Sumenep, Bhirawa
Sejumlah aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi di kantor Bupati setempat. Mereka menyuarakan kebijakan tata niaga tembakau dan nasib para buruh tani.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2024 dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani dan buruh tani tembakau.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perlindungan harga tembakau, kesejahteraan buruh tani, hingga evaluasi regulasi tata niaga tembakau yang dianggap belum memberikan dampak signifikan bagi petani kecil.
“Gerakan ini lahir dari kegelisahan masyarakat petani. Kami menilai belum ada keberpihakan yang nyata terhadap petani dan buruh tani tembakau. Karena itu regulasi yang ada perlu dievaluasi,” kata Koordinator lapangan aksi, Nuris, Kamis (7/05).
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah rendahnya upah buruh tani serta ketidakstabilan harga tembakau saat musim panen.
“Kami berharap regulasi tersebut direvisi agar lebih berpihak kepada petani dan buruh tani, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Aspirasi mahasiswa tentu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami juga berharap harga tembakau tetap stabil demi kepentingan petani,” kata Sekda.
Agus menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas tata niaga tembakau melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan stakeholder terkait.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pelaku usaha maupun para petani,” tukasnya. [sul.kt]
