Sumenep, Bhirawa
Aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara tidak langsung.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumenep memulai aksinya dengan berkumpul di Taman Tajamara, Desa Kolor, sekitar pukul 12.00 WIB.
Massa kemudian bergerak secara bersama-sama menuju Gedung DPRD Kabupaten Sumenep dengan pengawalan aparat kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa menilai wacana Pemilukada tidak langsung mencederai prinsip demokrasi.
Mereka menyoroti usulan pemerintah terkait pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan partai politik, yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Lapangan aksi, Moh. Nurul Hidayatullah, menegaskan jika wacana tersebut dilegalkan, maka bertentangan dengan konstitusi.
Ia merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Permasalahan dalam pemilihan langsung, seperti praktik politik uang, seharusnya diperbaiki melalui pembenahan sistem, bukan dengan mengganti mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung,” kata Korlap aksi, Hidayatullah, Selasa (20/1).
Ia juga menilai Pemilukada tidak langsung berpotensi melahirkan praktik politik transaksional, patronase, serta memperkuat oligarki politik di tingkat lokal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperparah krisis representasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menghendaki Pemilukada secara langsung. Sebanyak 85,1 persen responden menyetujui pemilihan langsung, sedangkan hanya 11,6 persen yang mendukung pemilihan tidak langsung.
“Data ini menjadi bukti kuat bahwa elite politik perlu mengkaji ulang wacana tersebut. Rakyat tidak ingin demokrasi dirampas,” jelasnya.
Ia juga menilai wacana Pemilukada tidak langsung tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Kebijakan strategis semestinya dibahas secara terbuka dengan melibatkan akademisi dan mahasiswa, bukan hanya elite politik.
“Para elit tidak boleh langsung berencana mengubah sistem demokrasi itu. Kalau memang ada kekurangan, kan tinggal perbaiki sistemnya,” ucapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan sikap menolak wacana Pemilukada tidak langsung. Ia menegaskan, secara kelembagaan dan sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya berdiri bersama aspirasi rakyat.
“Saya menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena tidak sesuai dengan amanat demokrasi,” kata Zainal Arifin.
Zainal menilai, sistem demokrasi yang selama ini dijalankan sudah hampir sempurna. Meski masih ada kekurangan, tinggal bagaimana pelaksana dan pengawas pemilu lebih jeli lagi menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. “Pada prinsipnya, kami tidak setuju jika hah rakyat dicabut,” tukasnya. [sul.dre]