Surabaya, Bhirawa.
Pagelaran acara tasyakuran dan silaturahmi di balai Kota yang melibatkan beberapa stakeholder dan digelar oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pasca Retreat pada awal bulan puasa, Sabtu (01/03/2025) semakin menuai perhatian dan menjadi pertanyaan dari beberapa sejumlah pihak.
Termasuk akademisi atau Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas WR Supratman (Unipra) Surabaya, Muthowif, SH, S.Pd.I, MH. Hal ini dikarenakan menurutnya bertolak belakang dengan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisien Belanja Pada APBD 2025.
“Itu sangat tidak etis, mengingat ada kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisien Belanja Pada APBD 2025,” kata Muthowif, Minggu (02/03/2025).
Menurut Muthowif, kegiatan tersebut seharusnya tidak perlu dilaksanakan oleh Wali Kota. Mengingat APBD 2025 harus dilakukan efisiensi se-hemat mungkin.
“Menurut pemahaman kami, kalau berdasarkan Inpres No 1 tahun 2025, bahwa kegiatan tersebut termasuk kategori kegiatan seremonial. Jadi, seharusnya tidak perlu dilaksanakan oleh Wali Kota. Hal ini mengingat supaya APBD 2025 harus tetap efisiensi,” ungkapnya.
Muthowif mengatakan selain mengingat Inpres No 1 Tahun 2025, juga mengingat dari Surat Edaran (SE) dari Wali Kota Surabaya No: 900.1.3/3258/436.2.2/2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Kota Surabaya.
“Apalagi Wali Kota Surabaya sendiri juga telah membuat kebijakan berupa Surat Edaran Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Kota Surabaya,” jelasnya.
“Dan seharusnya Wali Kota sebagai pemimpin tertinggi di Kota Pahlawan memberikan contoh penerapan penggunaan APBD yang efisien kepada seluruh jajaran dan para stakeholder. Nah ini kok malah dilanggar sendiri?, dimana letak tingkat urgensinya,” imbuhnya.
Pengajar dan guru besar di Unipra ini menuturkan, jika itu hanya sekedar acara Silaturahmi Do’a dan Santunan Anak Yatim, maka seharusnya tidak perlu dibuatkan panggung segala di balai Kota Surabaya dengan melibatkan beberapa stakeholder.
“Kalau pun toh acara itu dari pribadi Wali Kota Surabaya untuk menyantuni anak-anak yatim maka seharusnya acara itu bisa dibuat cukup dengan sangat sesederhana mungkin, dan tidak perlu dibuatkan panggung segala di balai Kota Surabaya dengan melibatkan beberapa stakeholder yang terkesan seremonial,” tegasnya.
Muthowif melanjutkan, seluruh masyarakat juga telah mendengar bahwa Pemerintah Kota Surabaya berencana melakukan hutang sebesar Rp5,6 triliun untuk membangun infrastruktur dan pembiayaan lainnya.
Oleh karena itu Muthowif berharap agar Wali Kota Surabaya lebih bijaksana lagi dalam penggunaan APBD dan menghadapi kondisi perekonomian di Kota Pahlawan.
“Kami berharap agar Wali Kota Surabaya lebih bijaksana lagi dalam penggunaan APBD dan menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Apalagi kami dengar Pemerintah Kota berencana meminjam uang untuk pembangunan infrastruktur. Namun alangkah baiknya jika tidak perlu menghutang, karena beban rakyat sudah cukup tinggi. Sebaiknya lebih fokus berdayakan yang sudah ada untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya,” terangnya.
Muthowif pun akan bersurat ke Presiden RI dan mendesak Kemendagri melakukan pemantauan pelaksanaan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 di Kota Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar aturan penggunaan APBD sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Ini perlu ditegaskan kembali. Agar kedepannya tidak terjadi lagi kegiatan yang serupa atau kegiatan yang tidak sesuai, dan hal ini supaya sejalan dengan semangat lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” pungkasnya. [dre.hel]