Seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, mulai merasakan (sekaligus menyesuaikan) dengan efisiensi anggaran. Efisiensi (penghematan) bersifar wajib, tertuang dalam Instruksi Presiden (Inores) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Efisiensi, terutama mengurangi biaya perjalanan dinas, kunjungan luar negeri, dan biaya rapat dan seminar. Namun sesungguhnya setiap rezim memiliki cara penghematan, termasuk memangkas kelembagaan ad-hock.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025, sudah mulai berjalan. Total anggaran yang ingin dihemat mencapai 8,46% (setara Rp306,69 trilyun) dari total nilai APBN 2025. Terdapat tujuh Kementerian, dan Lembaga Negara, yang mengalami pengurangan anggaran sampai lebih dari separuh (50%). Tak terkecuali Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), memperoleh pengurangan paling besar, 75,2%. Semula Rp 6,39 tirlyun, dipangkas Rp 4,81 trilyun, menjadi Rp 1,58 trilyun. Niscaya, tidak bisa tidak, bisa mempengaruhi proyek infrastruktur IKN di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengalami pemangkasan sebesar 57,46%. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI, Mendagri mengumumkan efisiensi sebesar Rp 2,753 trilyun. Sehingga pagu Kemendagri tersisa Rp 2,038 trilyun. Tetapi pengurangan paling besar dialami Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sampai sebesar 73,34%! Semula alokasi anggaran PU sebesar Rp110,95 trilyun, “di-efisiensi” sebesar sebesar Rp 81,38 trilyun, tersisa Rp29,57 trilyun. Niscaya, mengurangi volume kerja infrastruktur nasional.
Jajaran bidang infrastruktur, nampaknya, mengalami pengurangan anggaran aling besar. Termasuk efisiensi pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, “di-efisiensi” sebesar 69,4%. Semula Rp5,27 trilyun, kini menjadi Rp1,61 trilyun. Cukup mengkhawatirkan untuk merealisasi program 3 juta rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Nampaknya, efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga, “tidak pandang bulu” pada alokasi besar. Melainkan juga yang memiliki anggaran kecil.
Misalnya, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menerima efisiensi sebesar 69,1%, menjadi hanya Rp 193,2 milyar. Semula, anggaran BNPT dipagu sebesar Rp626,39 milyar. Hal yang sama dialami BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) “di-efisiensi” sebesar 50,35%. Namun BMKG akan meng-ganggu kinerja. Sehingga akan meminta dispensasi kepada Presiden Prabowo. Alasannya, BMKG berkait dengan mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi, yang bisa terjadi setiap saat, tanpa diduga.
Anggaran BMKG semula dipagu Rp2,826 trilyun, menjadi Rp1,403 trilyun. Termasuk untuk alokasi Aloptama (Alat Operasional Utama) yang harus rutin dipelihara dalam keadaan “on.” Aloptama BMKG digunakan untuk observasi dan deteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi dan tsunami. Juga sangat diperlukan untuk transportasi udara, serta mitigasi petani, dan nelayan. Konon anggaran BMKG setelah efisiensi, hanya cukup sampai bulan Oktober.
Efisiensi besar juga terjadi pada Kementerian Koordinator bidang Pangan, walau mem-bawahkan koordinasi program MBG (Makan Bergizi Gratis). Anggaran Kemenko Pangan “di-efisiensi” sebesar 62,6%. Semula Rp44 milyar, kini tersisa Rp16,4 milyar. Efisien yang sama dialami Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mencapai 66,4%. Sudah kecil dipotong pula. Semula Rp9,02 milyar, kini menjadi Rp3,02 milyar. Penjagaan penjara (Lembaga Pemasyarakatan) pasti terdampak.
Tetapi setiap rezim memiliki cara efisiensi. Seperti dilakukan rezim Jokowi – Jusuf Kalla. Pada pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) 2017, pemerintah meng-efisien-kan belanja barang. Nilai penghematan mencapai 15% (setara Rp 38,5 trilyun). Belanja barang yang dihemat, diantaranya pembelian ATK (alat tulis dan kantor), furnitur (meja dan kursi), serta kendaraan dinas. Namun tidak semua penghematan bisa bermanfaat. Bahkan bisa sebaliknya, karena APBN (dan APBD Propinsi serta Kabupaten dan Kota) merupakan stimulus perekonomian nasional.
——— 000 ———
