Bojonegoro, Bhirawa
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terus didorong sebagai strategi memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah derasnya arus digitalisasi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (rakor) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial se-Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro diruang rapat Mliwis Putih, Selasa (31/3).
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro, Tri Wahyu Liswati, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemerintahan Firman Susetio menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Perpustakaan telah berkembang menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, pusat literasi, sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat.
“Perpustakaan harus mampu beradaptasi dan menjadi ruang yang inklusif, yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Namun, di tengah transformasi tersebut, tantangan besar turut muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses informasi dinilai belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas literasi masyarakat. Pola membaca yang instan dan kurang mendalam menjadi fenomena yang perlu diantisipasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat gemar membaca (TGM) di Jawa Timur pada 2024 tercatat sebesar 77,15, namun menurun menjadi 58,86 pada 2025.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa penguatan budaya literasi masih menghadapi dinamika yang serius,” ujarnya.
Di sisi lain, capaian positif juga ditunjukkan melalui peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, dari 342 perpustakaan pada 2023 menjadi 399 perpustakaan pada 2024. Peningkatan jumlah tenaga pustakawan juga dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat layanan perpustakaan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan desa dalam mengembangkan perpustakaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, forum ini juga diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis yang implementatif sehingga transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya berhenti sebagai program, tetapi menjadi gerakan bersama dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat. .[bas]
