Dua isyu besar program kebijakan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Efisiensi anggaran, banyak memperoleh respons negatif. Sampai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menggelar aksi turun ke jalan. Seolah-olah terdapat biasa, seolah-olah terdapat alur informasi yang terputus. Sampai Presiden Prabowo perlu mengundang Pemred (Pemimpin Redaksi) media, sehari setelah puncak aksi demo mahasiswa.
Pertemuan dengan Pemred, berlangsung cukup panjang, sampai enam jam. Diunggah dalam media sosial X dan instagram milik Presiden Prabowo. Dituliskan sebagai pertemuan pertama sejak 20 bulan terakhir (Juni 2023) sejak pencalonan Pilpres. Diharapkan menjadi cara meluruskan pemahaman masyarakat tentang Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Serta berbagai agenda kebijakan besar berkait Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi turun ke jalan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) masif bergeak di berbagai kota seluruh Indonesia. Tidak tanggung-taggung, unjukrasa selama sepekan (enam hari), dengan membawa “pesan” (tuntutan) aspirasi yang menguntungkan rakyat. Jaringan Masyarakat Sipil, emak-emak turut mendukung demo mahasiswa, dengan memberikan minuman dalam kemasa, dan nasi bungkus. Bahkan Menteri Sekretaris Negara, secara khusus menyambut aksi unjukrasa BEM Seluruh Indonesia, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta.
Tidak tanggung-tanggung pula, Mensesneg turut bersama bernyanyi lagu “darah juang,” bagai lagu mars khas mahasiswa saat demo. Tak lupa, bernyanyi sambil mengepalkan tangan, di atas mobil komando. Usai sambutan Mensesneg bersedia membubuhkan tandatangan, memastikan janji, tuntutan mahasiswa didengar Presiden Prabowo Subianto. Namun masih harus dibuktikan, aksi nyata melaksanakan tuntutan demo mahasiswa.
Problem kerakyatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan orasi populis, dan janji-janji pembelaan rakyat. Melainkan harus dibuktikan melalui program pro-rakyat. Terutama meng-akomodir (melaksanakan) tuntutan rakyat. Aksi demo mahasiswa bersama rakyat, nampak mengusung spanduk bertuliskan, “Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, #IndonesiaGelap.” Juga terdapat spanduk bertuliskan, “Negara Hemat Rakyat Tamat.” Disertai pengibaran bendera dengan logo himpunan BEM kampus masing-masing.
Efisiensi Anggaran sebagai tema Inpores Nomor 1 Tahun 2025, bisa jadi benar sebagian, dan sebagian lain perlu dikaji ulang seksama. Harus dipastikan, penghematan hanya terjadi pada anggaran DL (Dinas Luar), ATK (Alat Tulis Kantor), anggaran Mamin (makanan dan minuman). Serta perlu memangkas sampai 90% anggaran berbagai seremonial (rapat-rapat di hotel, koordinasi, dan monitoring). Seluruh anggaran “tepuk tangan” wajib dipangkas habis. Seluruh level birokrasi wajib berbasis digital, dan paperless (tanpa kertas).
Sedangkan anggaran berkait “fasilitasi rakyat” tidak boleh dikurangi. Terutama pada Kementerian berkait dengan pangan (khususnya Pertanian, Kelautan dan Perikanan). Kelompok tani (poktan) masih membutuhkan ribuan mekanisasi alsintan (alat dan mesin pertanian), seperti Combine harvester (alat panen), dan rice planter (alat tanam padi). Begitu pula pembangunan infratruktur pertanian (irigasi tersier). Rakyat juga membutuhkan fasilitasi sarana dan prasarana peternakan, termasuk indukan sapi unggul impor.
Aksi turun ke jalan BEM seluruh Indonesia, sangat perlu. Terutama pada saat hampir seluruh partai politik telah tergabung dalam koalisi besar, Kabinet Merah – Putih. Inheren pula dengan suasana di parlemen. Penolakan juga riuh disuarakan mahasiswa seantero Indonesia melalui (tagar, tanda pagar) #Indonesia Gelap. Menjadi trending topic pada media sosial X (Twitter).
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025, perlu diluruskan. Lebih lagi, penghematan akan berlangsung dalam tiga etape sampai diperoleh angka Rp 750 trilyun (setara 20,72% nilai APBN 2025). Cukup miris. Karena APBN dan APBD menjadi penyokong (stimulus) perekonomian nasional. Kemana hasil penghematan akan dialirkan? Belum dijelaskan.
——— 000 ———
