Sidoarjo, Bhirawa
Plt Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP, mengklarifikasi kabar miring yang beredar tentang pengangkatan Mulyono Wijayanto, sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RT Notopuro Sidoarjo.
Mulyono Wijayanto, jelas dr Atok Irawan, diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas RSUD sejak bulan Juni 2024 lalu. Pengangkatan ini, jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Sidoarjo tahun 2024 lalu.
”Jadi, posisi itu tidak terkait faktor politis atau balas jasa politik,” jelas dr Atok Irawan, Senin (24/3) kemarin, yang mengklarifkasi isu terkait pengangkatan Dewas RSUD Notopuro terkait politik balas budi.
Dr Atok Irawan memastikan, kalau posisi Mulyono Wijayanto tidak terkait politik, pemilihannya sebagi anggota Dewas RSUD Notopuro, sudah sesuai ketentuan. Mulyono, dipilih menjadi anggota Dewas RSUD Notopuro, pertimbangan utama karena dikenal luas di masyarakat, sebagai Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo.
”Pengalaman dan pengabdian Mulyono Wijayanto itu, dianggap sangat membantu. Mulyono mampu menjadi jembatan antara kebijakan kesehatan dan realitas kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat. Keterlibatan Mulyono kita harapkan dapat memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Notopuro kepada masyarakat,” kata dr Atok.
Dokter spesialis paru ini menjelaskan, sejak Mulyono bergabung sebagai Dewan Pengawas, RSUD Notopuro bisa lebih memahami dan menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. Mulyono dinilai telah banyak memberikan masukan tentang kebutuhan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah.
”Layanan yang kami berikan semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga Sidoarjo,” kata dr Atok.
Juga diklarifikasi, kalau Mulyono tidak mengelola bisnis laundry seperti yang dikabarkan. Seluruh layanan CSSD sterilisisasi dan laundry di RSUD Notopuro, dilakukan oleh RSUD sendiri. Tidak ada kerja sama operasi ( KSO). Mengapa harus dilakukan sendiri oleh RSUD Notopuro ? Karena menurut standar akreditasi RS harus ditata kelola sendiri oleh pihak RS. [kus.fen]