Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Wujudkan transparansi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Unaudited tahun anggaran 2025. Senin (30/3) lalu.
Didampingi Inspektur Pemkab Mojokerto, Zaqqi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Iwan Abdillah, Bupati Albarra melaksanakan penyerahan LKPD 2025 Unaudited di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
LKPD Unaudited (belum diaudit) sendiri merupakan dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan opini kewajaran laporan keuangan. Kedepannya, setelah LKPD Unaudited telah terkumpul, akan ada beberapa tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin.
”BPK akan melaksanakan pemeriksaan secara terperinci. Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD tepat waktu, karena hal ini mendukung kelancaran proses audit,” kata Yuan.
Pada acara penyerahan hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang turut menyerahkan LKPD Unaudited dari Pemprov Jatim. Selain Gubernur Khofifah, para kepala daerah baik kota maupun kabupaten juga hadir dengan maksud yang sama, yakni menyerahkan LKPD Unaudited Pemerintah Daerahnya masing-masing. [min.fen]
