DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam tidak boleh berhenti sebagai regulasi normatif tanpa dampak nyata di lapangan.
Perda ini harus menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi dan memperkuat posisi pembudi daya ikan serta petambak garam skala kecil yang selama ini terpinggirkan dalam struktur ekonomi perikanan dan pergaman.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, S.Ag, menyampaikan bahwa sejak awal pembahasan fraksinya telah mengambil posisi politik yang tegas untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat kecil yang rentan terhadap tekanan pasar, perubahan iklim, serta ketimpangan akses sarana produksi.
“Fraksi PDI Perjuangan menolak Perda yang hanya bersifat administratif. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar mencatat dan mengatur,” tegas Abrari dalam Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur.
Abrari menekankan, norma pelindungan dalam Perda harus dirumuskan secara tegas, operasional, dan berkelanjutan. Pelindungan tidak boleh direduksi menjadi bantuan sesaat, melainkan harus menjamin kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis yang berkesinambungan, serta mekanisme mitigasi risiko yang jelas bagi pembudi daya ikan dan petambak garam.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan tekanan politik kuat pada aspek pemberdayaan. Menurut Abrari, pemberdayaan harus dimaknai sebagai proses pembebasan rakyat dari ketergantungan, bukan sekadar distribusi bantuan yang tidak membangun kemandirian.
“Pemerintah daerah wajib hadir memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan usaha rakyat, membuka akses pembiayaan yang adil, serta mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan karakter usaha kecil,” ujar politisi Daerah Pemilihan Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini kerap membuat kebijakan perikanan dan pergaman berjalan tidak efektif.
Karena itu, fraksi menuntut adanya penegasan pembagian peran antarperangkat daerah agar Perda ini terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan pesisir, serta agenda pengentasan kemiskinan.
Lebih jauh, Abrari mengingatkan bahwa pembangunan sektor perikanan dan garam tidak boleh mengorbankan lingkungan. Prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis harus menjadi roh Perda agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem perairan dan pesisir.
“Prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis harus menjadi roh Perda,” ucapnya.
Abrari menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan merupakan satu kesatuan politik yang konsisten sejak awal pembahasan hingga tahap fasilitasi pemerintah pusat. Pengawalan fraksi, kata dia, bukan untuk menghambat penetapan Perda, melainkan memastikan regulasi tersebut memiliki keberpihakan yang jelas dan kualitas implementasi yang kuat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal, bukan hanya dalam proses legislasi, tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaannya. Perda ini harus hidup, bekerja, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil,” tegasnya. [geh.gat]