Sidoarjo, Bhirawa
Lama tidak ada penambahan pegawai, pada tahun 2026 saat ini jumlah petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Sidoarjo tersisa 26 orang petugas. Pada tahun 2027 mendatang, jumlah mereka akan semakin berkurang menjadi 22 orang petugas saja. Karena ada 4 orang petugas PLKB yang akan memasuki masa pensiun.
Koordinator penyuluh KB kecamatan Sidoarjo, Agus Widodo SSos MM, mengatakan 4 orang petugas PLKB itu ada dari Kecamatan Sedati 2 petugas, Sukodono 1 petugas dan Taman 1 petugas. “Karena saat ini jumlah penyuluh KB semakin berkurang, petugas harus merangkap rangkap. Satu orang petugas bisa menghandle penyuluhan KB sampai 13 desa, idealnya 2 sampai 3 desa,” komentar Agus, Selasa (31/3) kemarin, ditemui di Kantor Kecamatan Sidoarjo.
Dari 26 petugas PLKB yang tersisa, mereka tersebar pada 18 kecamatan. Di kecamatan Sidoarjo, Tanggulangin, Buduran, Taman dan Tarik masing-masing ada 2 orang petugas. Sisanya hanya memiliki 1 orang petugas saja.
Petugas PLKB ini, kata Agus, adalah pegawai pusat yang ditempatkan di kabupaten Sidoarjo. Mulai tahun 2000 sampai 2016 mereka masih pegawai daerah. Mulai tahun 2017 status mereka berganti menjadi pegawai pusat.
Diakui Agus meski dengan jumlah petugas yang sangat terbatas, tetapi target -target dalam menstabilkan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kepesertaan ikut ber KB di kabupaten Sidoarjo masih sesuai dengan harapan.
Agus memberi contoh khusus di wilayah kecamatan Sidoarjo kota, saat ini keluarga yang ber KB ada sebesar 68% dari 27 ribu pasangan usia subur (PUS) di kecamatan itu. “Mereka yang tidak ber KB ada karena sedang hamil, ingin segera punya anak, tidak ingin punya anak, dan belum ber KB,” ujar Agus.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Agus mensupport peserta KB baru dengan memberikan alat KB secara gratis. Misal vasektomi, steril, implant dan IUD. Tentu saja yang diprioritaskan adalah peserta KB dari keluarga kurang mampu.
“Selama ini dengan petugas yang terbatas, di kabupaten Sidoarjo target-target masih bisa dicapai. Tetapi jangan dibiarkan terus berlangsung. Sebab kasihan petugasnya kalau terus terusan, sebab mereka harus kerja merangkap rangkap. Dari hulu sampai hilir. Khawatirnya nanti target yang ditetapkan tidak bisa sesuai harapan,” kata Agus.
Petugas PLKB di daerah, lanjut Agus, jangan sampai dibiarkan tidak ada. Sebab program KB adalah program Nasional. Selain menstabilkan jumlah pertumbuhan penduduk. Kalau dibiarkan jumlah penduduk di Indonesia bakal bisa meledak.
Termasuk di Kabupaten Sidoarjo, laju pertumbuhan penduduknya harus distablilkan. Sebab, karena sebagai daerah urban di Jawa Timur, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo terus tambah banyak setiap tahun, dengan kedatangan penduduk dari berbagai daerah di Indonesia.[kus.ca]
