Pemprov Jatim, Bhirawa
Dalam rangka koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta Sosialiasi Mutu Lembaga Wilayah Malang Raya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Prov Jatim), Sigit Priyanto berpesan kepada 100 LPK di wilayah Malang Raya agar dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan Kerangka Mutu Pelatihan Kerja yang sudah ditetapkan.
Mulai dari sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan TNA (Training Need Analisa), Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang disusun, evaluasi dilaksanakan dengan sertifikasi dan diakhiri dengan penempatan alumni sesuai dengan kebutuhan pasar industri.
Ia juga menekankan kalau koordinasi dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) menjadi sangat strategis. karena pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. “Butuh sinergi, kolaborasi, dengan arah yang sama agar output yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), ” katanya.
Ia juga menambahkan, LPK wajib memenuhi ketentuan perizinan standar dan melaksanakan kegiatan pelaporan setiap bulannya. “Ini bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bagian dari tata kelola kelembagaan yang baik dan akuntabel, ” tandasnya.
“LPK yang terdaftar dan memiliki legalitas resmi akan lebih mudah dalam menjalin kemitraan, mengakses program pemerintah, dan menjamin kualitas pelatihan kepada masyarakat, ” imbuhnya.
lebih jauh lagi, lanjut Sigit, LPK juga perlu untuk menyelenggarakan pelatihan yang terakreditasi. Sehingga akreditasi bukan sekadar formalitas, tetapi adalah tolok ukur kualitas lembaga baik dari sisi instruktur, kurikulum, fasilitas, hingga manajemen mutu. LPK yang terakreditasi akan lebih dipercaya oleh peserta, mitra industri, dan tentu saja oleh pemerintah dalam penyaluran berbagai program pelatihan
Sebagaimana diketahui, salah satu tugas Disnakertrans Prov Jatin yaitu mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui pelaksanaan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja, dibutuhkan perhatian dari semua stake holder yang ada. Mulai dari pemerintah, BUMN dan lembaga Swasta
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja di Jawa Timur pada Tahun 2024 paling banyak ke dua se-Indonesia yang terdiri dari 1.643 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), 1.132 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dan 27 BLK Pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Asep Kusdinar mengatakan, kegiatan koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta Sosialiasi Mutu Lembaga Wilayah Malang Raya menjadi sangat penting, karena tidak hanya menjadi wadah koordinasi antar lembaga pelatihan, tetapi juga ajang pembinaan, saling belajar, serta peningkatan pemahaman terhadap standar mutu lembaga pelatihan, baik dari sisi kurikulum, instruktur, fasilitas, hingga sistem manajemen mutu.
Melalui kegiatan ini, lanjut Asep, diharapkan setiap lembaga pelatihan dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanannya, mengacu pada regulasi yang berlaku serta kebutuhan riil dunia kerja saat ini.
“Kami juga ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara LPK, industri, dan pemerintah. Kolaborasi inilah yang akan memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan,aplikatif, dan berdampak pada peningkatan daya saing tenaga kerja
kita, ” tukasnya
“Sayamengajak seluruh LPK untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk saling bersinergi, berbagi pengalaman, serta memperkuat komitmen dalam menciptakan ekosistem pelatihan kerja yang berkualitas khususnya di Malang Raya, ” imbuhnya.
Sebelumnya plt Kabid Pelatihan D dan Produktivitas Disnakertrans Jatim Purwanti Utami menyampaikan, wilayah Malang Raya meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu mempunyai potensi daerah yang berbeda, sehingga pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja berbeda sesuai dengan kebutuhan industri di wilayahnya.
“Dengan adanya hal ini, diharapkan LPK Swasta dan BLK yang ada bisa mendukung program tersebut. Dan selalu menjaga mutu penyelenggaran pelatihan, ” pungkasnya. [rac.kt]