Surabaya, Bhirawa.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto mengungkapkan langkah Presiden Amerika Doland J.Trump menandatangani “The Fair and Reciprocal Plan” yang mengakibatkan kenaiknya tarif impor sebesar 32% bakal memukul ekonomi Jawa Timur.
Prediksi ini mengacu pada dampak yang ditimbulkan secara langsung dan tidak langsung kebijakan tersebut terhadap kinerja ekonomi Jatim di berbagai sektor. “Ada dampak langsung dan dampak rak langsung. Dampak langsung diantaranya adalah penurunan Ekspor,” terangnya, Selasa (8/4).
Adik menjelaskan, jika dilihat dari negara tujuan utama ekspor nonmigas Jatim, Amerika Serikat adalah salah satu negara tujuan utama ekspor nonmigas Jawa Timur. Selama Januari 2025, ekspor nonmigas Jawa Timur ke Amerika Serikat mencapai US$ 281,96 juta.
Menurutnya, peranan Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor ialah sebesar 14,50% dari total ekspor nonmigas Jawa Timur. Produk utama Jawa Timur yang selama ini merupakan produk unggulan yang diekspor ke Amerika Serikat, seperti perhiasan, produk logam, tekstil, alaskaki, elektronik, kayu dan barang dari kayu berisiko mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengganggu pemasukan devisa. “Dampak tak langsung akibat efek domino dari kebijakan tersebut diantaranya adalah terganggunya rantai pasok,” ujar Adik.
.
Sementara penurunan ekspor mengakibatkan rantai pasok terganggu. Industri pendukung seperti supplier bahan baku lokal dan UMKM komponen mengalami pengurangan pesanan. Hal ini berdampak pada arus kas perusahaan, menunda investasi, dan menimbulkan efek lanjutan terhadap seluruh ekosistem industri di Jawa Timur. “Dampak selanjutnya adalah ancaman PHK. Industri padat karya di Jawa Timur berpotensi melakukan pemutusan hubunganb kerja (PHK) akibat penurunan produksi,” katanya.
.
Akibatnya, ribuan tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan, terutama di sektor garmen, sepatu, dan elektronik, dan produk kayu yang sebelumnya berorientasi ekspor ke Amerika Serikat. “Selanjutnya penurunan pendapatan daerah dan prrtumbuhan ekonomi Jatim. Dengan berkurangnya kegiatan ekspor dan produksi industri, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi juga ikut menuruh,” paparnya.
Dan dampak tersebut meluas ke sektor jasa, transportasi, dan logistik, serta memperlemah daya beli masyarakat. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang akan mengarah ke penurunan atau stagnan. “Yang terakhir adalah dampak sosial, yaitu ketimpangan dan ketegangan. Karena PHK massal dapat memicu lonjakan kemiskinan, putus sekolah, hingga kerawanan sosial dan ketegangan sosial seperti demonstrasi pekerja dan instabilitas kawasan industri menjadi risiko nyata,” katanya.
Maka yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat perdagangan dalam negeri atau pasar domistik, mencari negara tujuan ekspor baru serta meningkatkan investasi dengan mempermudah berusaha.
Perlu di tingkatkan juga investasi di bidang industri pangan dan energi, energi baru terbarukan atau green energi. Yang tidak kalah penting adalah harus mampu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang kongkrit.
“Karena dari info yang kami dapat tingkat kepercayaan kepada pak Prabowo masih bagus bisa melampaui 80%, begitu masuk ke pemerintah tingkat kepercayaan turun 20%, dan begitu masuk ke kebijakan turun lagi 20%,” imbuhnya.
Dari data tersebut bisa dilihat, kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hampir dibawah 50%. “Ini harus jadi koreksi, dan sekali lagi perbaiki. Dalam menghadapi tantangan ini, semua pihak harus inovatif, adaptif dan kolaborasi. Tiga hal ini yang harus dilakukan semua pihak baik pemerintah maupun pelaku ekonomi,” pungkasnya.[riq.ca]