Jakarta, Bhirawa
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bersama sejumlah mantan duta besar (dubes) yang tergabung dalam pengurus Indonesia Council on World Affairs (ICWA) membahas perkembangan terkini konflik Timur Tengah serta mendorong Indonesia upayakan perdamaian.
JK dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP) hendaknya dapat mendorong terciptanya perdamaian dalam konflik geopolitik yang terjadi di Iran.
“Niat baik tentunya untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” kata JK.
JK mengatakan konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat membawa dampak ekonomi global, termasuk bagi Indonesia.
“Akibat masalah Timur Tengah, antara Iran, Israel dan Amerika itu berdampak ke seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga pergerakan pasar saham.
“Efek ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” katanya.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman JK itu dihadiri Al Busyra Basnur selaku Ketua Umum ICWA. Dalam pertemuan ini, ICWA menyampaikan sejumlah pandangannya terkait dinamika internasional, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah, serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran, serta peran diplomasi Indonesia di kawasan tersebut.
Al Busyro Basnur mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik internasional. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat oleh Gerakan Non-Blok.
Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdamaian dan memiliki kredibilitas untuk memfasilitasi dialog internasional.
“Indonesia memiliki kemampuan kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” kata Al Busyra.
Dia menegaskan bahwa komunitas internasional masih menaruh harapan besar kepada PBB sebagai lembaga multilateral utama dalam mendorong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Selain itu, ICWA mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali keikutsertaan dalam forum BoP yang dinilai menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri.
Sejumlah aspek dalam BoP, kata Busyra, seperti keanggotaan, iuran, kepemimpinan, hingga mekanisme evaluasi masih menimbulkan perdebatan.
“Setelah melihat perkembangan dan isi dari BoP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BoP,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam merespon dinamika global.
Para pihak mengharapkan Indonesia terus memainkan peran diplomatik untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. [ant.kt]
