Surabaya Bhirawa — Sebanyak 32 pedagang kaki lima (PKL) pengguna lahan sempadan Saluran Kalibokor, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, menerima Surat Peringatan II (SP II) pada Jumat, 20 November 2026. Penyampaian peringatan itu dilakukan secara tertib dan humanis oleh tim gabungan DPU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai, dimulai dari Kantor Kelurahan Pucang Sewu. Sebelum turun ke lapangan, para petugas terlebih dahulu melakukan koordinasi dan apel bersama sebagai persiapan serta pengarahan pelaksanaan kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, DPU SDA Jawa Timur didampingi Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Pucang Sewu, serta Ketua RW setempat.
Kehadiran berbagai unsur ini menjadi bagian dari pendekatan penertiban yang menempatkan koordinasi dan komunikasi sebagai tahapan penting sebelum tindakan lanjutan.
SP II disampaikan kepada para pengguna lahan sempadan sebagai kelanjutan dari proses penertiban yang dilakukan secara bertahap. Sebanyak 32 pengguna lahan menerima surat tersebut dan menandatangani tanda terima penyampaian.
Koordinator Humas DPU SDA Jawa Timur, Ari Pudji Astono, menegaskan bahwa penyampaian SP II merupakan bagian dari upaya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami ketentuan pemanfaatan sempadan saluran.
“Penyampaian SP II ini kami lakukan secara tertib, transparan, dan humanis. Kami ingin seluruh pengguna lahan memahami bahwa sempadan saluran harus dikembalikan pada fungsinya untuk mendukung keberlangsungan infrastruktur sumber daya air dan kenyamanan lingkungan sekitar,” ujar Ari saat dikonfirmasi Bhirawab Minggu (22/11/2026).
Menurut Ari, langkah peringatan tidak dimaksudkan untuk mempersulit warga, melainkan memberi ruang komunikasi sebelum tahapan penertiban berikutnya dilaksanakan.
“Kami berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses ini berjalan tertib. Yang utama adalah masyarakat memahami maksud dan tujuan penertiban, sehingga tidak ada kesalahpahaman di lapangan,” tambahnya.
Selama kegiatan, Ketua RW setempat menyampaikan permohonan agar sebuah ponten atau bangunan penyangga di atas sempadan dapat tetap dipertahankan. Bangunan tersebut, menurut Ketua RW, digunakan oleh lebih dari 70 kepala keluarga di lokasi tersebut.
Permohonan itu kemudian menjadi bahan koordinasi bagi pihak-pihak terkait. Dalam laporan lapangan, penyampaian SP II tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan berarti.
“Setiap aspirasi warga kami catat dan koordinasikan dengan instansi terkait. Namun, prinsipnya tetap sama: fungsi sempadan saluran tidak boleh dikorbankan karena berdampak langsung pada keamanan dan kelancaran saluran,” kata Ari.
Ia menambahkan bahwa pendekatan DPU SDA Jawa Timur selalu berupaya menyeimbangkan penegakan aturan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mendengar aspirasi masyarakat, tetapi kami juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko bagi fungsi saluran maupun keselamatan warga,” ujarnya.
Dalam koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, DPU SDA Jawa Timur memperoleh kabar bahwa pihak DLH siap membuat taman di lokasi sempadan Saluran Kalibokor setelah penataan dilakukan.
Rencana tersebut menjadi kabar positif bagi warga, karena ruang yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan usaha diharapkan dapat berubah menjadi ruang publik yang lebih terbuka, tertata, dan nyaman.
“Kalau nantinya lokasi ini bisa dijadikan taman, itu akan menjadi solusi yang baik. Sempadan tidak lagi dimanfaatkan secara berlebihan, tetapi tetap memberi manfaat bagi warga dalam bentuk ruang hijau dan ruang publik,” ujar Ari.
Ia berharap rencana pembangunan taman tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
“Kami dukung penuh jika ada rencana dari Pemkot Surabaya, khususnya DLH, untuk menghadirkan taman di lokasi ini. Itu sejalan dengan tujuan kami menjadikan sempadan saluran lebih tertata dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan penyampaian SP II di Saluran Kalibokor berjalan tertib, lancar, dan humanis. Seluruh proses didampingi oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing guna mendukung kelancaran kegiatan.
Ari menegaskan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas DPU SDA Jawa Timur dalam setiap kegiatan penertiban.
“Kami tidak ingin penertiban ini terasa seperti tindakan sepihak. Kami ingin masyarakat merasa didampingi, diberi penjelasan, dan mendapatkan solusi yang jelas,” tutupnya.
Dengan disampaikannya SP II kepada 32 pengguna lahan, tahapan penertiban sempadan Saluran Kalibokor kini memasuki fase yang lebih konkret.
Rencana pembangunan taman oleh DLH Kota Surabaya menjadi harapan baru bagi warga, sekaligus bukti adanya upaya penataan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada kenyamanan ruang publik. [aya.kt]


