Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.
Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron berjanji menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M ini akan terus memantau kestabilan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, agar kenaikannmya tidak melebihi harga psikologis. DPR yakin harga akan stabil dan barang-barang kebutuhan pokok akan tersedia.
“Komisi VI dan Komisi IV DPR akan membahas dan memetakan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H ini. Meski biasanya harga-harga itu selalu naik setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, akibat permintaan meningkat. Tapi, DPR akan terus pantau agar harga stabil dan kebutuhan mencukupi,” tegas politisi dari Fraksi Demokrat itu.
Hal itu disampaikan Herman Khaeron dalam dialektika demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema “Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa ” bersama Perum Bumog Mokhamad Suyanto, dan pengamat ekonomi Salamudin Daeng di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut Herman Khaeron mengatakan jika pemerintah sudah berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan harga tiket pesawat, pembelian gabah Rp6.500/Kg, menyiapkan stok beras, minyakKita, daging, gula, operasi pasar, infrastruktur jalan yang baik, dan sebagainya. “Jangan sampai harga itu melebihi angka psikologis, karena akan berpotensi meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu kata Herman, BUMN yang tidak terdampak efisiensi anggaran seperti Pertamina, Telkom, PLN dan lain-lain diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan harga-harga kebutuhan pokok itubterjangkau, tersedia, dan infrastruktur jalan yang baik selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 demi kelancaran mudik lebaran,” tambahnya.
Mokhamad Suyanto dari
Perum bulog meyakinkan jika beras aman untuk Ramadhan dan Idul Fitri 2446 H ini. Saat ini ada stok 1,9juta ton, dan pada Maret musim panen nanti stok akan mencapai 5,2juta ton. “Bulog yakin kebutuhan atau stok beras tidak ada masalah,” ungkapnya.
Sememtara itu Salamudin Daeng yang juga Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) menilai pada Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H ini masyarakat akan makin prihatin, karena daya beli masyarakat sendiri sejak 2014 – Januari 2025 ini terus mengalami penurunan secara umum, deflasi dan cenderung menjadi inflasi. Karena itu dia minta efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara drastis, dan BUMN harus memdobrak daya beli masyarakat.
Survei BPS mengatakan bahwa inflasi di bulan Januari 2025 itu sama dengan 2020. “Ini adalah yang terendah sejak tahun 2020, jadi tidak ada kenaikan harga apapun dan faktor utamanya adalah “kere” – kemiskinan sekaligus penurunan daya beli masyarakat,” jelas Salamudin.
Menurut Salamudin, satu-satunya kebijakan yang bisa mendongkrak daya.beli masyarakat itu saat ini hanya Bansos dan pembangunan 3 juta rumah murah untuk rakyat. Rinciannya 1 juta di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Seperti dijanjikan Presiden Prabowo yang akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Program ini bisa menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Pada prinsipnya lanjut Salamudin, bagaimana mempercepat velocity atau aliran uang ke masyarakat bawah, karena keputusan BI pun kontroversial dengan menaikkan suku bunga SBI 6,5%, pemerintah menaikkan suku bunga obligasi SSBRI negara 7,1%, BI menjual sertifikat rupiah BI 7,0%.
“Artinya uang yang beredar di masyarakat akan disedot oleh tiga pihak ini; yaitu oleh bank dengan bunga 6,5%, oleh BI dengan bunga 7,0% dan oleh pemerintah dengan bunga 7,1%. Jadi, Presiden Prabowo mohon maaf ya, kurang awas terhadap kebijakan orang-orang ini. Terutama SSBRI dan obligasi pemerintah karena pemerintah lagi butuh uang. Itulah gambaran umumnya, bahwa kita akan lebih prihatin ke depan,” pungkasnya. (ira.hel).
