Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan saat audensi bersama Tani Merdeka bersama Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Bangil dan LPP NU Pasuruan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/10). hilmi husain/bhirawa
Kab Pasuruan, Bhirawa
Permasalahan pupuk subsidi yang tidak merata di tingkat petani ternyata masih dijumpai. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Pasuruan, khususnya di wilayah pegunungan di lereng Gunung Bromo di Kecamatan Tosari dan Tutur.
Atas permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan sudah menindaklanjuti keluhan pupuk dengan koordinasi bersama PT Pupuk Indonesia dua bulan lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana menegaskan bahwa persoalan pupuk di Kabupaten Pasuruan sudah ditindaklanjuti.
Ia juga menyoroti terkait masalah lain yang tidak kalah penting. Yaitu, limbah kotoran sapi di wilayah timur Kabupaten Pasuruan.
“Pasuruan timur ini banjir limbah kotoran sapi. Bila tidak dikelola, bisa jadi masalah kesehatan. Tapi, bila diolah jadi pupuk organik, justru bisa diserap petani. Makanya, kami mendorong pertanian organik, untuk go organik. Untuk permasalahan pupuk, kami sudah berkoordinasi bersama PT Pupuk Indonesia,” ujar Agus Setiya, Rabu (1/10).
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk merancang program riset benih unggulan lokal sekaligus menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penelitian di bidang pertanian.
“Kalau punya benih unggulan sendiri, maka petani lebih mandiri. Sehingga, tidak tergantung pada benih dari luar,” kata Agus Setiya.
Kabid Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ririn menjelaskan secara teknis kondisi pertanian di daerah. Menurutnya, produksi padi saat ini masih sebatas menghasilkan beras sehat.
Adapun, tren tanam padi dan jagung di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan.
“Menuju beras organik prosesnya cukup panjang. Pengairannya harus dari sumber mata air langsung, tidak boleh tercemar pestisida. Untuk jagung meningkat, sebab adanya bantuan dari kepolisian, yang kemudian disetorkan ke dinas peternakan untuk kebutuhan pakan,” jelas Ririn.
Sedangkan, keterbatasan penyuluh, memang jumlahnya masih minim. Namun, pihaknya tetap beruaaha memaksimalkan yang ada.
Tani Merdeka bersama Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Bangil dan LPP NU Pasuruan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan.
Ketua Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko menyatakan pemerintah daerah (Pemkab Pasuruan) harus serius mengawal program prioritas Bupati Pasuruan, berupa Merdeka Pupuk.
“Distribusi pupuk untuk petani di wilayah Kabupaten Pasuruan harus merata, jangan sampai ada kesenjangan. Karena, kecamatan lain berlebih tapi di daerah Tosari, malah tidal kebagian,” kata Winaryo Sujoko.
Ia juga menyinggung program santripreneur harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Termasuk, mendesak penambahan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang saat ini dinilai sangat kurang.
“Harus ada akses modal agar santri bisa benar-benar berwirausaha di bidang pertanian, karena pelatihan saja tidak cukup,” jelas Winaryo Sujoko. (hil.hel)