DPRD Jatim, Bhirawa
Realisasi investasi Jawa Timur di tahun 2024 yang mencapai Rp147,3 triliun seharusnya menjadi kabar menggembirakan. Namun di balik angka fantastis itu, kritik tajam justru datang dari DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi C, Pranaya Yudha Mahardhika menilai DPMPTSP Jatim gagal memainkan peran utamanya sebagai etalase pelayanan perizinan terpadu bagi investor.
“Kalau primadona, jangan cuma cantik di luar. Layanannya harus total. Faktanya? Masih jauh dari ideal,” tegasnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (27/11).
Kritik Yudha yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini , antaranya tentang perubahan regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini mensyaratkan aspek lahan membuat proses perizinan semakin kompleks tidak diantisipasi oleh DPMPTSP Jatim sebagai pusat navigasi perizinan.
Menurutnya layanan di DTMPTSP belum memberikan solusi satu pintu pengurusan perizinan yang seharusnya.
“Sekarang NIB tidak semudah dulu. Lahan jadi syarat utama. Ini tantangan, iya. Tapi DPMPTSP ini kan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namanya saja sudah ‘satu pintu’, harusnya layanan itu serba paham detail dan alurnya. Investor datang mau urus izin A sampai Z, harusnya dibantu sampai tuntas. Faktanya? Banyak dinas jalan sendiri-sendiri,” kritiknya tajam.
Yudha juga mencontohkan proses perizinan untuk sektor pertambangan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) yang menurutnya masih seperti labirin birokrasi.
“Mulai dari NIB, lanjut rekomendasi lingkungan hidup, AMDAL lalin dari Dishub, sampai izin di ESDM. Investor kebingungan karena tidak ada yang memandu secara terpadu. Harusnya DPMPTSP tahu juga syarat UPL, apa saja yang dibutuhkan untuk izin lingkungan, sampai dokumen lalu lintas. Itu tugas dasar! Ini bukan pelayanan satu pintu, ini pelayanan seribu pintu yang dikumpulkan jadi satu aplikasi,” sindirnya.
Ia juga menekankan bahwa integrasi pelayanan baik offline maupun digital melalui aplikasi Jatim Online Single Submission (JOS) dan JOS Super App (JOS) harusnya berjalan selaras, bukan sekadar menambah kanal tanpa memperbaiki substansi.
Dengan segala potensi unggul Jawa Timur, mulai tenaga kerja, infrastruktur, hingga lumbung pangan, Yudha menilai DPMPTSP Jatim tidak punya alasan untuk tampil setengah hati.
Memang rekor impresif invetstasi Jawa Timur yang menyentuh Rp147,3 triliun, didorong sektor-sektor strategis seperti industri logam dasar (Rp60,4 triliun), pertambangan (Rp52,2 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp42,7 triliun), serta industri makanan (Rp34,5 triliun).
Sayangnya, euforia angka tersebut dinilai tidak sejalan dengan kualitas layanan perizinan pemerintah provinsi, khususnya DPMPTSP Jatim, yang selama ini digadang sebagai gerbang utama pelayanan investasi.
Pria yang juga Ketua Fraksi Golkar ini melontarkan kritik keras. Menurutnya, status Jatim sebagai “primadona investasi” di Pulau Jawa bukan sekadar soal upah buruh kompetitif dan infrastruktur fisik, tetapi tentang kecepatan dan kepastian layanan birokrasi.
“Jawa Timur ini emas bagi investor. Tenaga kerja kita besar jumlahnya, pekerja keras, dan UMK bersaing. Kita punya tiga cluster industri paling kompetitif di Jawa. Ditambah infrastruktur sudah mumpuni-jalan tol, pelabuhan, bandara, sampai jaringan digital seperti wifi dan sinyal yang terus menguat,” paparnya.
Tak berhenti di situ, Yudha juga menyoroti potensi agraria Jatim yang luar biasa.
“Lahan kita luas dan subur. Untuk industri pangan saja, ini surga produksi. Bayangkan, produksi beras kita 40 persen dari total Jawa Timur, jagung 30 persen, belum tembakau dan komoditas lainnya. Ini peluang yang semestinya dibaca sebagai daya tarik utama investasi, bukan malah dipersulit,” ujarnya.
“Jatim tetap jadi primadona, iya. Tapi investor tidak butuh predikat. Investor butuh kejelasan, kecepatan, dan pelayanan tuntas. Kalau ini tidak dibenahi, jangan kaget jika primadona ditinggal karena pelamar kabur ke provinsi sebelah,” pungkasnya. [geh.gat]