Oleh :
Nur Kamilia
Dosen Hukum STAI Nur Kamilia Situbondo
Keputusan Amerika Serikat untuk memangkas sebagian bantuan luar negerinya telah memunculkan kekhawatiran luas, terutama di sektor kesehatan global. Selama beberapa dekade, AS menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pendanaan program kesehatan internasional, mulai dari penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, hingga penguatan sistem kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ketika aliran bantuan tersebut berkurang, dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan manusia: akses terhadap layanan kesehatan.
Pemotongan bantuan ini terjadi di tengah dunia yang masih berupaya pulih dari pandemi global dan menghadapi ancaman kesehatan lintas negara yang semakin kompleks. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, dan lemahnya sistem kesehatan di satu negara dapat berimplikasi luas bagi kawasan bahkan dunia. Oleh karena itu, berkurangnya komitmen pendanaan dari negara besar seperti AS menciptakan kekosongan yang sulit segera diisi.
Selama ini, banyak program kesehatan global bergantung pada konsistensi dukungan pendanaan jangka panjang. Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan obat atau alat medis, tetapi juga untuk pelatihan tenaga kesehatan, riset, serta pembangunan infrastruktur layanan kesehatan dasar. Ketika pendanaan dipotong, keberlanjutan program-program tersebut menjadi terancam. Beberapa negara bahkan terpaksa mengurangi cakupan layanan atau menghentikan program pencegahan yang sebelumnya telah berjalan stabil.
Kekosongan pendanaan ini juga berdampak pada lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang selama ini menjadi mitra utama dalam implementasi program kesehatan global. Ketidakpastian anggaran menyulitkan perencanaan jangka panjang dan menghambat upaya inovasi di bidang kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, pemotongan bantuan tidak hanya soal berkurangnya dana, tetapi juga melemahkan ekosistem kerja sama global yang telah dibangun bertahun-tahun.Lebih jauh, situasi ini mencerminkan pergeseran prioritas dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar. Tekanan ekonomi domestik, dinamika politik internal, serta meningkatnya fokus pada kepentingan nasional sering kali membuat isu kesehatan global kehilangan tempat strategis. Padahal, pengalaman pandemi menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan global sejatinya merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional itu sendiri.
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perkembangan ini patut dicermati dengan serius. Meskipun Indonesia bukan penerima utama bantuan kesehatan dari AS, stabilitas sistem kesehatan global tetap berpengaruh secara tidak langsung. Ketika negara-negara dengan sistem kesehatan lemah mengalami krisis, risiko penyebaran penyakit lintas negara meningkat. Selain itu, berkurangnya bantuan global dapat memengaruhi harga obat, ketersediaan vaksin, dan kapasitas riset kesehatan di tingkat internasional.
Kondisi ini juga menjadi pengingat pentingnya kemandirian dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Ketergantungan berlebihan pada bantuan luar negeri, meskipun membantu dalam jangka pendek, menyimpan risiko ketika terjadi perubahan kebijakan global. Penguatan pembiayaan kesehatan domestik, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta investasi pada riset dan teknologi kesehatan menjadi semakin relevan.
Di sisi lain, kekosongan yang ditinggalkan oleh pemotongan bantuan AS membuka ruang bagi aktor lain untuk berperan lebih aktif. Negara-negara donor alternatif, lembaga filantropi global, hingga kerja sama regional memiliki peluang untuk mengisi celah tersebut. Namun, pergeseran ini memerlukan koordinasi yang baik agar tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan atau tumpang tindih program.
Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kesehatan global tidak terjebak dalam logika kompetisi geopolitik. Ketika bantuan kesehatan dijadikan alat pengaruh politik, tujuan kemanusiaan berisiko tereduksi. Kesehatan seharusnya tetap dipandang sebagai kepentingan bersama, bukan instrumen persaingan kekuasaan.
Selain persoalan geopolitik, pemotongan bantuan kesehatan global juga membawa dampak sosial yang sering kali luput dari perhatian. Berkurangnya pendanaan dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik, terutama di negara-negara yang selama ini sangat bergantung pada program bantuan internasional. Ketika layanan kesehatan menjadi tidak konsisten atau terhenti, kelompok masyarakat paling rentan seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas miskin akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kesehatan antarnegara. Negara dengan kapasitas fiskal kuat dapat mempertahankan kualitas layanan kesehatan, sementara negara lain harus berjuang dengan keterbatasan sumber daya. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga strategis, karena kesehatan global yang timpang akan meningkatkan risiko krisis kesehatan lintas batas di masa depan.
Dalam konteks ini, peran negara-negara berkembang juga tidak boleh pasif. Indonesia, misalnya, dapat memperkuat diplomasi kesehatan melalui kerja sama Selatan-Selatan, berbagi pengalaman dalam penguatan layanan kesehatan primer, serta berkontribusi dalam forum multilateral. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap solidaritas internasional.
Pemotongan bantuan AS dan kekosongan yang ditimbulkannya menjadi ujian bagi arsitektur kesehatan global. Apakah dunia mampu menjaga keberlanjutan upaya kesehatan bersama ketika salah satu pilar utama melemah? Jawabannya sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional untuk beradaptasi dan berbagi tanggung jawab secara lebih seimbang.
Pada akhirnya, kesehatan global tidak dapat bergantung pada satu negara atau satu sumber pendanaan. Krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola kesehatan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, situasi ini adalah pengingat bahwa investasi pada kesehatan bukan sekadar pengeluaran, melainkan fondasi penting bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di masa depan.
———— *** —————–