Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah
DPR RI Jakarta, Bhirawa.- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp 4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam. Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, pekerja yang menginginkan penghasilan lebih baik, anak muda yang mencari pekerjaan pertama, orang tua yang berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan, pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal, serta keluarga yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan tabungan saat salah satu anggotanya sakit.
“Agar seluruh harapan bisa diukur, bisa dihitung kemajuannya, agar tidak sekedar menjadi narasi yang absurd, maka kami sepakati angka angka untuk mengukur tumbuhnya ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen, tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, rasio Gini menjadi 0,360–0,365, serta penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru,” tegas Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Minggu (4/10/2026).
Angka-angka tersebut menurut
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, itu membawa satu pesan penting: pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat.
Dibalik kebutuhan anggaran yang besar, APBN 2027 mengandung tanggungjawab, pemerintah harus mampu memenuhi target pendapatan negara Rp. 3.435,1 triliun, sekaligus mengelola resiko defisit APBN sebesar Rp 671,2 triliun, ekuivalen 2,4% PDB. Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga, sebab setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas.
“Dua pilihan itu membawa konsekuensinya masing masing. Apabila defisit APBN naik, itu berarti kewajiban menarik utang baru akan semakin besar. Episode berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokoknya akan semakin besar dikemudian hari. Sekedar ilustrasi, tahun 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 pendapatan negara, pada tahun 2026 naik menjadi 19 persen, dan berpotensi terus naik bila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah,” jelas Said.
Jika opsinya memangkas belanja negara, maka sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN dengan seluruh target ekonomi dan sosialnya perlu dikalkulasikan ulang. Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara.
Rp539,7 Triliun untuk Melindungi Rakyat Miskin
APBN 2027 menyediakan anggaran Rp 539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan. Ketika keluarga menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kondisi ekonomi lainnya, negara tidak boleh membiarkan mereka semakin terpuruk.
Namun lanjut Said, besarnya anggaran harus sejalan dengan ketepatan sasaran. Persoalan inclusion error dan exclusion error tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak menerimanya. Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi harus terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
Satu kesalahan data mungkin hanya terlihat sebagai satu baris di antara jutaan data pemerintah. Bagi keluarga miskin, kesalahan tersebut dapat berarti bantuan pangan yang tidak diterima, kebutuhan sekolah anak yang tidak terpenuhi, atau pengeluaran kesehatan yang harus ditunda. Ketepatan sasaran, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dapat diselamatkan dari penerima yang tidak berhak harus dikembalikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau digunakan untuk memperkuat program produktif yang membantu mereka menjadi lebih mandiri.
Perlindungan sosial juga harus semakin diarahkan pada pemberdayaan. Negara memang harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, tetapi keberpihakan yang paling kuat adalah ketika perlindungan tersebut sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk keluar dari kerentanan. Bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.
APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan. Jumlah sebesar itu harus dialokasikan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan merupakan salah satu jalan paling kuat agar seorang anak mempunyai masa depan ekonomi yang lebih baik daripada orang tuanya.
Keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Ukurannya adalah apakah anak-anak Indonesia semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, apakah angka putus sekolah dapat ditekan, apakah kualitas guru meningkat, apakah lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta apakah anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan setinggi kemampuan mereka.
Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi. Kemampuan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi tembok yang menentukan setinggi apa seorang anak Indonesia boleh bercita-cita. Di situlah Rp824 triliun anggaran pendidikan memperoleh makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam APBN. Pendidikan harus menjadi instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan rakyat naik kelas.
Investasi pendidikan juga semakin penting ketika struktur ekonomi berubah dengan cepat. Indonesia sedang mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas. Infrastruktur dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi membangun generasi manusia yang produktif membutuhkan investasi yang konsisten selama puluhan tahun. Kemampuan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankan, mengembangkan, dan kelak menciptakan teknologi serta industri masa depan.
APBN 2027 menyediakan sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan, sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali pada 2,5 persen. Dua angka tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, keadaan ekonomi sering kali diterjemahkan melalui pertanyaan sederhana: berapa harga beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik, dan transportasi, serta apakah penghasilan yang dibawa pulang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhir bulan.
“Kebijakan pangan, karena itu, harus menjaga dua kepentingan sekaligus. Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, dan harga hasil panen yang memberikan keuntungan yang layak, sementara konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau. Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat. Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang,” kata Said lagi.
Menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen juga merupakan bagian penting dari kebijakan kesejahteraan. Pendapatan masyarakat mungkin meningkat, tetapi peningkatan itu kehilangan sebagian maknanya apabila harga kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat. Bagi rakyat kecil, menjaga harga sering kali sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan. Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi, dan perlindungan sosial harus bergerak ke satu arah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Said, pertumbuhan ekonomi kehilangan sebagian maknanya apabila kemajuan hanya terlihat di pusat-pusat kota, sementara kehidupan masyarakat beberapa kilometer di luarnya tidak banyak berubah. Jalan yang baik, irigasi yang berfungsi, sekolah yang layak, Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang cukup, air bersih, pasar, transportasi, dan kesempatan berusaha bukan hanya kebutuhan masyarakat perkotaan. Justru di desa-desa, kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar tersebut sering menentukan apakah sebuah keluarga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pembangunan karena itu tidak boleh terus-menerus hanya “mendandani kota”, sementara masyarakat desa masih menghadapi jalan yang rusak, irigasi yang tidak memadai, produktivitas pertanian yang rendah, dan akses terhadap pelayanan publik yang terbatas. Kemajuan sebuah kabupaten juga tidak dapat hanya dinilai dari wajah ibu kotanya. Kabupaten baru benar-benar maju ketika desa-desa di dalamnya ikut maju, kegiatan ekonominya berkembang, produktivitas masyarakat meningkat, dan kesenjangan dalam pelayanan dasar semakin berkurang.
Dana Desa Rp77 triliun mempunyai makna khusus dalam kerangka pemerataan. Desa tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai ujung penerima anggaran dari Jakarta, tetapi sebagai salah satu pusat penggerak pembangunan. Dana yang mengalir ke desa harus memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi lokal dan membuka kesempatan usaha. Keberhasilannya tidak cukup dihitung dari berapa kilometer jalan yang dibangun atau berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi harus dilihat apakah pendapatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi tumbuh, pelayanan dasar membaik, dan semakin banyak warga memperoleh kesempatan maju tanpa harus meninggalkan daerahnya.
Pemerataan juga tidak cukup dimaknai sebagai pembagian anggaran secara geografis. Pemerataan harus menghasilkan kesetaraan kesempatan. Anak yang lahir di desa harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana anak yang lahir di kota. Petani harus memiliki akses terhadap irigasi, pupuk, pembiayaan, teknologi, dan pasar. Masyarakat desa yang sakit harus memperoleh pelayanan kesehatan yang baik tanpa harus selalu menempuh perjalanan jauh ke kota. Pelaku UMKM di daerah harus memiliki kesempatan untuk memasuki rantai pasok yang lebih besar, sementara konektivitas dan infrastruktur digital harus membuat jarak geografis semakin kehilangan relevansinya sebagai penghalang untuk maju.
Dalam konteks itulah, Said menilai anggaran ketahanan pangan Rp195,3 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, pendidikan Rp824 triliun, Transfer ke Daerah Rp735 triliun, dan Dana Desa Rp77 triliun tidak boleh dibaca sebagai kotak-kotak anggaran yang berdiri sendiri. Semuanya harus bertemu dalam kehidupan masyarakat. Ketika irigasi diperbaiki, pupuk tersedia dan produktivitas petani meningkat, kebijakan pangan sedang bekerja. Ketika anak dari keluarga petani tetap bersekolah dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, anggaran pendidikan sedang bekerja. Ketika keluarga miskin memperoleh perlindungan sosial yang tepat sasaran, APBN sedang bekerja. Ketika Puskesmas mempunyai tenaga kesehatan, sekolah mempunyai guru dan desa mempunyai kemampuan menggerakkan ekonominya, politik pemerataan sedang bekerja.
Keberpihakan kepada rakyat kecil tidak berarti kebijakan fiskal mengabaikan kelompok masyarakat yang sedang berusaha naik kelas. Ada kelompok yang tidak lagi tergolong miskin sehingga tidak selalu berhak menerima bantuan sosial, tetapi kemampuan ekonominya belum cukup kuat untuk menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit berat, kenaikan biaya pendidikan, atau tekanan harga dalam jangka panjang. Kelompok ini penting dijaga agar keberhasilan keluar dari kemiskinan tidak berakhir dengan kembali jatuh saat menghadapi guncangan ekonomi.
Karena itu, kebijakan negara tidak boleh hanya mengenal dua kotak besar: miskin dan kaya. Indonesia membutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan sekaligus menjaga mereka agar tidak kembali jatuh setelah berhasil naik kelas. Bentuknya tidak harus selalu berupa bantuan tunai. Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, akses pembiayaan usaha, Kredit Usaha Rakyat, perumahan, transportasi publik, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal merupakan bentuk perlindungan sosial produktif yang tidak kalah penting.
Orientasinya harus jelas. Bantuan sosial melindungi masyarakat ketika berada dalam kondisi rentan, sementara kebijakan ekonomi harus menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, tetapi negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri semakin kuat di atas kaki sendiri.
Keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran. Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan. Setiap program pemerintah harus semakin berani diuji melalui dampaknya: apakah anak semakin mudah bersekolah, masyarakat semakin mudah berobat, petani memperoleh penghasilan yang lebih baik, subsidi diterima oleh kelompok yang tepat, UMKM naik kelas, investasi menghasilkan pekerjaan, desa semakin produktif, dan kesenjangan antarwilayah semakin mengecil.
Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran pemerataan sesungguhnya sederhana: alamat tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju. Pertumbuhan ekonomi nasional baru memperoleh makna yang utuh apabila kemajuan Jakarta juga diikuti oleh kemajuan Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta desa-desa di seluruh Jawa. APBN harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak tersebut, sehingga kemajuan Indonesia tidak hanya terlihat dari wajah kota-kota besarnya, tetapi terasa sampai ke jalan desa, sawah, sekolah, Puskesmas, pasar, dan meja makan keluarga.
“Itulah makna paling mendasar dari politik anggaran: membuat angka-angka besar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” tutupnya. [ira.hel].
