Kota Malang, Bhirawa
Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Brawijaya (UB) mengungkap fakta penting terkait pengelolaan hutan di Jawa Timur. Di balik kurang maksimalnya data kontribusi sektor kehutanan dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tersimpan peran ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus tantangan serius dari sisi ekologi.
Pakar Sosial Ekonomi Kelembagaan Kehutanan UB, Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si., disela-sela “Focus Group Discussion” “Kebijakan Pengembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Pada Sub Sektor Kehutanan Berdasarkan Persepsi Stakeholder dan Dampaknya Pada Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur” di Bakorwil Malang, Senin (19/1) kemarin menyebutkan bahwa sistem agroforestri atau tumpang sari di Indonesia memiliki karakteristik khas karena melibatkan masyarakat secara masif. Kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti Malaysia yang pengelolaan hutannya lebih tertutup.
“Hutan di Indonesia, khususnya Jawa Timur, menjadi sumber penghidupan utama masyarakat sekitar. Namun, kontribusi ini belum sepenuhnya tercermin dalam data statistik nasional,” ujarnya di Malang.
Hasil riset yang dilakukan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto menunjukkan, sekitar 96 persen masyarakat sekitar hutan sangat bergantung pada lahan garapan Perhutani untuk menopang ekonomi keluarga. Sementara di Banyuwangi, lahan hutan bahkan mampu menghasilkan hingga tiga ton cabai dalam satu kali panen.
Menurut Prof. Asihing, kondisi tersebut mengindikasikan adanya penilaian yang masih terlalu rendah terhadap kontribusi sektor kehutanan. Selama ini, data yang masuk ke BPS lebih banyak mencatat hasil kayu, sementara potensi hasil hutan bukan kayu, seperti pertanian tumpang sari dan wisata hutan pascapandemi, belum tergarap optimal dalam sistem pendataan.
“Padahal nilai ekonomi dari hasil non-kayu itu sangat besar. Jika tidak dicatat dengan baik, kebijakan yang diambil berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, melalui hibah penelitian skala nasional, tim peneliti UB kini menggandeng BPS Pusat guna menyempurnakan metode pendataan hasil hutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong Kementerian Kehutanan melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada fakta lapangan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa hutan telah menghidupi mayoritas masyarakat sekitar. Jika datanya akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat sasaran, baik dari sisi pembangunan hutan maupun kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Namun demikian, Prof. Asihing juga mengingatkan bahwa praktik tumpang sari tanpa pemahaman kehutanan yang memadai dapat memicu risiko bencana. Ia menyoroti fenomena “hutan sayur” di daerah tangkapan air, seperti kawasan Junggo, Kota Batu, yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 45 derajat namun ditanami sayuran secara monokultur.
“Tanaman sayuran tidak memiliki sistem perakaran yang mampu menahan tanah. Jika hutan kehilangan tegakan pohon, potensi longsor dan banjir bandang sangat besar,” jelasnya.
Sebagai solusi, hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat sekitar hutan. Masyarakat didorong untuk tetap menyisakan minimal 30 persen tegakan pohon di lahan garapan, sekaligus mengembalikan pemahaman bahwa hutan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis vital sebagai penjaga air dan lingkungan.
Selain itu, penanganan lahan kritis dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan.
“Menutup akses masyarakat ke hutan bukan solusi. Kuncinya ada pada edukasi, pendampingan, dan sinergi semua pihak,” pungkas Prof. Asihing. [mut.wwn]