Kota Madiun, Bhirawa
DPRD dan Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan perencanaan Pembangunan daerah di Kota Madiun terus berjalan dengan diagendakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (22/7/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Sutardi didamping Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun dan Sekda Kota Madiun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta undangan lainnya.
Usai rapat paripurna Wali Kota Madiun, Dr. Maidi kepada awak media menyatakan, tahun 2026 harus lebih baik dari pada 2025. Dalam artinya tahun 2025 ini Kota Madiun untuk kebersihan udara rangkin 2 se Jatim dan nanti tahun 2026 hatus bisa masuk ranking satu.
Demikian juga, kalau tahun ini indek pembangunan manusia pada urutan ketiga nanti harus bisa pada urutan nomor satu.
“Kalau sekarang ini, angka kemiskinan sudah turun, nanti harus turun lagi. Demikian halnya kemiskinan ekstrim hilang di Kota Madiun. Kalau stanting masih ada. Insya’ Allah nati rahun 2026 akan turun 50 persen dari target-target itu,” tegas Wali Kota.
Maka dari itu lanjut Wali Kota, untuk target koperasi merah putih bulan ini Insya’ Allah berakhir dan akan dibuka. Juga dapur umum makan bergizi gratis (MBG) Insya’ Allah juga dibuka lagi.
Juga tahun 2026 buka sekolah rakyat.yang sekarang ini sudah disiapkan meski tidak bisa semua. Tetapi sekali gas langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun.
“Hari ini penandatanganan kesepakatan KUA PPAS untuk 2026. Selanjutnya, program akan disusun bersama eksekutif dan legislatif,” kata Wali Kota Madiun, Dr. Maidi.
Menurut Wali Kota, program dan kegiatan Pemkot Madiun 2025 masih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, pengentasan kawasan kumuh, penanganan Stunting, dan menanggulangi kemiskinan serta pengangguran.
Untuk itu, Wali Kota berharap sinergi antara Pemkot Madiun dan legislatif tetap terjaga. Sehingga, dapat menghasilkan program yang benar-benar tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat.
“Prosesnya masih panjang. Kami harap kerja samanya semua agar program dan kegiatan dapat tersusun dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya kepada awak media usai paripurna, Selasa (22/7) menyampaikan bahwa DPRD Kota Madiun melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan-pembahasan secara intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun.
“Sebagai tindak lanjut Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah diusulkan oleh Wali Kota Madiun, DPRD dalam hal ini Badan Anggaran telah melakukan pembahasan-pembahasan yang intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun,” jelasnya.
Tujuan dari pembahasan KUA PPAS lanjut Armaya, tujuan agar tidak melenceng dari RPMJD dan RKPD kepala daerah dan program-progam itu harus juga tercantuk dalam KUA PPAS. Agar nanti program-program itu jangan sampai tidak masuk dalam KUA PPAS.
“Karena itu kita awasi semua sampai tuntas. Masalahnya semua program-program itu harus masuk KUA PPAS,”tegas Armaya mengakhiri perbincangan dengan awak media. [dar.dre]