Kab Malang, Bhirawa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) Bersubsidi, sebesar Rp 18 ribu ditingkat pangkalan atau ada kenaikan sebesar Rp 2 ribu, karena sebelumnya HET LPG 3 kg sebesar Rp 16 ribu per tabung. Sedangkan kenaikan LPG tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024, yang diterbitkan pada 24 Desember 2024.
Hal ini disampaiakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Malang Ahmad Basori, Senin (13/1), kepada wartawan, bahwa kenaikan HET LPG 3 kg sudah disosialisasikan oleh Pemprov Jatim melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim Afftabuddin RZ, pada 7 Januari 2025, di Surabaya.
Dengan kenaikan harga LPG 3 kg tersebut, Pemprov Jatim meminta kepada seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Jatim, dan akan dilanjutkan hingga tingkat kelurahan dan desa. Dengan kenaikan HET LPG 3 kg itu ditingkat pangkalan sebesar Rp 18 ribu, maka hal ini pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan harga tersebut, agar tidak terjadi kebingunggan saat implementasi.
Menurutnya, kenaikan HET LPG 3 kg ini per tabung Rp 18 ribu, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam SK Gubernur Jatim. Untuk itu, dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan LPG resmi, agar harga yang dibayar sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Sedangkan pangkalan LPG resmi ini merupakan saluran distribusi yang diakui oleh pemerintah dan akan menjamin harga sesuai HET yang telah ditetapkan. Dan jika ada harga LPG 3 kg tidak sesuai dengan HET yang diudah ditetapkan, tenutnya bukan kewenangan Hiswana Migas. “Kami berharap dengan adanya penyesuaian harga ini, distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, serta membantu menjaga ketersediaan pasokan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Basori juga menyampaikan, kenaikan HET LPG 3 kg, agar LPG bersubsidi tepat sasaran, yang memang dikhusukan untuk rumah tangga. Dan untuk pembeliannya juga dibatasi, dalam satu bulan bisa membeli maksimal 4 tabung LPG 3 kg, jika dalam satu bulan pembeliaannya lebih dari 4 tabung, maka harus menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sementara, bagi masyarakat yang memliki usaha restora, warung, dan usaha lainnya yang menggunakan sarana pengapian dengan menggunakan LPG, tidak diperbolehkan membeli LPG 3 kg, namun harus menggunakan LPG 5 kg. Sehingga dengan adanya pembatasan pembelian LPG 3 kg bersubsidi, hal ini diharapkan pemerintah agar tepat sasaran pada pengguna rumah tangga.
“Kami berharap kepada masyarakat agar membeli LPG 3 kg bersubsidi ditingkat pangkalan, karena harganya sesuai dengan HET yakni sebesar Rp 18 ribu. Namun, ketika diluar harga LPG bersubsidi tidak sesuai dengan HET, maka bukan tanggung jawab kami,” tandasnya.
Secara terpisah, salah satu ibu rumah tangga asal Desa Sumbersekar, Kabupaten Malang Sulastri mengatakan, dirinya saat ini membeli LPG 3 kg sebesar Rp 20 ribu, dan jika LPG dinaikan lagi, maka beban masyarakat kelas bawah semakin berat. Meski, HET LPG 3 kg bersubsidi sebesar Rp 18 ribu, tapi ditingkat pengecer harganya jauh lebih tinggi dari HET.
Apalagi, untuk membeli LPG bersubsidi dibatasi maksima 4 tabung dalam sebulan. Padahal, kebutuhan rumah tangga pada LPG berbeda-beda. Seperti dirinya ini, per bulan kebutuhan LPG 3 kg 5-6 tabung, sehingga hal ini akan memberatkan masyarakat. “Rakyat ini sudah susah, jangan dibebani lagi dengan kenaikan harga LPG 3 kg, karena nantinya dengan kenaikan LPG ditingkat pengecer bisa mencapai Rp 23 ribu-Rp 25 ribu per tabung,” tegasnya.[cyn.ca]
