28 C
Sidoarjo
Friday, September 20, 2024
spot_img

Musyafak Rouf Kandidat Kuat Duduki Kursi Pimpinan DPRD Jatim, Demokrat Usulkan Sri Wahyuni?

DPRD Jatim, Bhirawa
Peta politik dalam tubuh DPRD Jawa Timur semakin menarik perhatian publik. Meskipun deadline pengajuan nama pimpinan DPRD telah berlalu, sejumlah partai politik masih belum memberikan usulan resminya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai pemenang Pileg 2024, diprediksi akan mengusulkan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim.

Sumber internal DPRD Jatim, Rabu (18/9/2024), mengungkapkan beberapa nama kandidat dari partai lain yang akan menduduki kursi pimpinan DPRD.

Dari Partai Golkar, nama Blegur Prijanggono sudah diajukan secara resmi sebagai Wakil Ketua. Sementara dari Partai Demokrat, Sri Wahyuni diisukan sebagai kandidat kuat, meskipun belum ada pengajuan resmi dari partai tersebut.

Ketua sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, mengonfirmasi bahwa hanya Golkar yang telah mengajukan nama secara resmi. PKB, PDIP, Gerindra, dan Demokrat masih belum memberikan kepastian mengenai kandidat yang akan mereka usulkan untuk mengisi kursi pimpinan.

Dari Partai Gerindra, dua nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat adalah Ferdians Reza Alvisa dan Hidayat, namun belum ada keputusan final.

Begitu juga dengan Partai Demokrat, yang diprediksi akan memilih antara Dr. Agung Mulyono dan Miseri Effendy untuk menjadi pimpinan, namun hingga kini masih belum ada pengumuman resmi.

PDIP juga masih menahan usulannya, meski kabar yang beredar menyebutkan dua kandidat favorit, Sri Untari Bisowarno dan Wara Sundari Renny Pramana.

Berita Terkait :  Gerindra Remomendasi Maidi sebagai Bacawali Kota Madiun

Tertahannya pengajuan nama-nama dari partai-partai besar ini memicu spekulasi publik tentang adanya strategi politik yang sedang dimainkan.

Mengingat pentingnya posisi pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan provinsi selama lima tahun ke depan, publik menantikan kepastian dari partai-partai tersebut.

Anik Maslachah menyebut bahwa batas akhir pengajuan sebenarnya telah ditetapkan pada 10 September 2024, namun partai-partai seperti PKB dan Gerindra tampaknya masih menahan usulan mereka. Apakah ini bagian dari strategi politik atau masih adanya pertimbangan internal, masih menjadi tanda tanya. (geh)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_imgspot_imgspot_img