Salah satu kegiatan sosialisasi penurunan angka stunting dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Situbondo, di lantai II Pemkab Situbondo. Foto: sawawi/bhirawa.
Situbondo, Bhirawa
Saat ini pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Air sedang fokus untuk mengatasi masalah stunting. Termasuk juga di Kabupaten Situbondo juga menjadi prioritas Bupati Karna Suswandi menekan sekecil mungkin angka stunting. Salah satu pilar yang ikut terlibat di dalamnya adalah Bappeda Kabupaten Situbondo, melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Sugiyono, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar seperti ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. “Ini sesuai dengan Perpres 72/21. Program penurunan stunting telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024,” tutur Sugiyono.
Masih kata Sugiyono, tahun 2024 target prevalensi stunting harus mencapai angka 14 persen berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024, tanggal 17 Mei 2024 tentang Hal Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045. “Untuk target prevalensi stunting nasional tahun 2025 yang semula sebesar 13,5 persen kini berubah menjadi sebesar 18,8 persen. Guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting, pada 5 Agustus 2021 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” aku mantan Staf Ahli Bupati itu.
Sugiyono melanjutkan, strategi penurunan stunting mempunyai tujuan, diantaranya menurunkan prevalensi stunting; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi. Sisanya, imbuh Sugiyono, untuk memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; meningkatkan akses air minum dan sanitasi. “Upaya penurunan stunting memerlukan keterpaduan baik dari segi tata-kelola maupun penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan,” beber Sugiyono.
Mantan Kadiskop Kabupaten Situbondo itu menerangkan, untuk mencapai keterpaduan atau konvergensi tersebut diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian lintas sektor dan antar pemerintahan pada seluruh tingkatan, para pemangku kepentingan dan masyarakat. Nah, tutur dia, agar keterpaduan tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan adanya ketersediaan data yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap kenaikan atau penurunan prevalensi stunting. “Maka dirasakan ketersediaan data ini adalah sesuatu hal yang prinsip harus tersedia serta handal tingkat validitasnya. Itu tidak hanya melibatkan satu sektor saja, yaitu kesehatan, namun sektor lain yang mempengaruhi baik itu pendidikan, sosial, gizi dan ketahanan pangan, lingkungan yang sehat,” kupas mantan Kadisparpora Kabupaten Situbondo itu.
Tak cukup itu saja, tambah Sugiyono, diperlukan adanya komitmen lintas sektor yang sangat berperan terhadap berhasil tidaknya konvergensi dalam penanganan stunting. Adapun ide atau gagasan untuk membangun sebuah Sistem Informasi tentang Stunting di Situbondo, ujar Sugiyono, dimulai dari kondisi sebelum adanya SiBesti (Situbondo Bebas Stunting). Disana ada data-data tentang capaian angka stunting dan faktor yang mempengaruhi stunting yang bermacam-macam jenisnya, bisa tersebar di berbagai Perangkat Daerah. “Selain tersebar, pihak eksternal atau masyarakat luas tidak dapat mengakses atau kesulitan mendapatkan data tersebut, karena tidak paham siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya,” ungkap Sugiyono.
Sehubungan hal tersebut, kata Sugiyono, muncul gagasan untuk membuat sebuat Sistem Informasi Stunting yang dapat diakses siapa pun, transparan, jelas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik itu data intervensi sensitif maupun data intervensi spesifik. “Dalam Sistem Informasi Stunting ini tidak hanya data-data stunting saja yang ditampilkan, namun juga informasi rencana kerja TPPS; program kegiatan TPPS; rembuk stunting TPPS; media, informasi dan agenda kegiatan TPPS,” tandas Sugiyono.
Adapun tujuan inovasi SiBesti adalah tersedianya pusat data intervensi sensitif maupun data intervensi spesifik dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Situbondo. Itu, tutur Sugiyono, mulai dari seluruh Perangkat Daerah Penanggung Jawab intervensi, diantaranya Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Tersedianya data pendukung konvergensi stunting yaitu pengertian Stunting dan Peta Sebaran Stunting di Kabupaten
TPPS yang meliputi informasi rencana kerja TPPS; Informasi SK TPPS; Informasi Laporan TPPS;
Aksi Konvergensi: Program Kegiatan Rembuk Stunting Galeri (Media dan Dokumentasi),” papar Sugiyono.
Adapun Legalitasnya, tambah Sugiyono, terdiri dari Perpres, Perka, Perbup, SK, dan SE
Materi Paparan tentang Stunting
Agenda Kegiatan TPPS Inovasi Stunting; Statistik Stunting;
Media tanya jawab antara pengguna pelayanan dan admin SiBesti; Informasi Hotline dan penyediaan petunjuk teknis pemanfaatan SiBesti. “Untuk manfaat inovasi SiBesti adalah
Sistem Informasi SiBesti tersaji secara transparan, dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Sugiyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, pada Bappeda Kabupaten Situbondo: Rosy Rosaindratna menimpali, sebagai rujukan kebutuhan data dalam perumusan kebijakan perencanaan, penelitian, dan bahan evaluasi seluruh kalangan dijadikan Sebagai media replikasi inovasi stunting di kabupaten/kota lain.
Untuk dampak sebelum adanya inovasi SiBesti, aku Rosy, menjadi kebutuhan untuk mendapatkan data stunting sangatlah sulit dan tidak tersaji secara transparan. Hal ini kerap disampaikan unsur masyarakat, tambah dia, misalnya media massa atau organisasi masyarakat.
“Ya itu dibutuhkan ketika ada forum rapat koordinasi stunting kabupaten. Selain itu, untuk internal Perangkat Daerah Kabupaten, terkesan sulit mendapatkan data dari perangkat daerah yang lain, atau terdapat eksklusivitas data pada perangkat daerah. Setelah adanya inovasi SiBesti, dirasakan banyak manfaat yang didapatkan,”aku Rosy.
Manfaat tersebut apa saja ? Secara tegas Rosy memastikan yakni
untuk mempermudah seluruh kalangan baik birokrasi, akademisi, mahasiswa, dan seluruh unsur masyarakat memperoleh informasi tentang stunting. Selain itu, imbuh Rosy, untuk Meningkatkan kualitas koordinasi dan konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting.
“Lalu untuk mempermudah perumusan kebijakan percepatan penurunan stunting. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi TPPS serta untuk mempercepat penurunan angka stunting Kabupaten Situbondo,” tutur Rosy.
Berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, sambung Rozy, yang dirilis di bulan April 2024, didapatkan angka prevalensi stunting Kabupaten Situbondo sebesar 4,1 persen turun 26,8 persen dari tahun 2022, terbaik nomor 2 di Jawa Timur.
“Berdasarkan kondisi bulan timbang Agustus 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo sebesar 5,55 persen , turun 1,53 persen dari bulan timbang Agustus 2022,” pungkas Rozy. [awi.iib]
