Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2024 di lingkungan Pemprov Jatim tidak dipungut biaya alias gratis. Hal tersebut ditegasnya sebagai antisipasi potensi penipuan dari oknum-oknum yang memanfaatkan momentum seleksi CPNS untuk meraih keuntungan pribadi.
“Semuanya gratis. Tidak ada pungutan biaya. Dan sistemnya sudah online serta transparan. Untuk itu saya imbau kepada seluruh calon pelamar agar tidak mudah percaya atau bahkan menggunakan jasa calo dalam setiap tahapan seleksinya, yang meminta imbalan uang atau bentuk lainnya,” tegasnya, Selasa (20/8).
Untuk menghindari penipuan, Adhy juga menjelaskan, pelamar dapat mencari informasi langsung ke panitia penerimaan CPNS Pemprov Jatim melalui helpdeskRumah ASN pada tautan https://siasn.bkd.jatimprov.go.id/helpdesk.
“Selamat berjuang kepada seluruh calon peserta. Persiapkan diri dan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan jadilah bagian dari Abdi Negara di keluarga besar Pemprov Jawa Timur,” ujar dia.
Sebagai informasi, terdapat beberapa tahapan seleksi CPNS Tahun 2024. Diantaranya pengumuman seleksi pada 19 Agustus s.d 2 September 2024 dan proses pendaftaran calon peserta pada 20 Agustus s.d 6 September 2024. Kemudian proses akan terus berlanjut hingga tahap pengumuman hasil CPNS pada Januari 2025 mendatang.
Tercatat sebanyak 2.314 formasi yang dibuka di lingkungan Pemprov Jatim. Rinciannya, 1.800 formasi tenaga teknis dan 514 formasi tenaga kesehatan.
Pj. Gubernur Adhy juga berpesan kepada seluruh calon pelamar agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan membaca keseluruhan persyaratan dengan teliti. Pasalnya, pada seleksi tahun ini, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh pelamar.
Salah satu persyaratan itu adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 bagi lulusan Sarjana serta kepemilikan sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sebagai syarat dasar.
“Persyaratan ini diharapkan dapat menjaring calon- calon ASN yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menambahkan, potensi kerawanan dalam seleksi CPNS biasanya muncul dengan mengatasnamakan Pemprov Jatim atau BKD. Hal tersebut untuk meyakinkan pelamar CPNS yang menjadi sasaran penipuan.
“Hati-hati, jangan sampai tertipu dengan dokumen palsu mengatasnamakan BKD atau Pemprov yang menjanjikan kelancaran proses seleksi CPNS dengan imbalan tertentu,” ujar dia.
Sejaub ini, lanjut Yuyun, belum pernah ditemukan oknum di dalam Pemprov maupun BKD yang bermain-main dengan seleksi CPNS. Tetapi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh orang luar dengan mengatasnamakan BKD Jatim. [tam.gat]
