Kementerian Dalam Negeri memberi me-warning inflasi daerah teleh menembus angka mengkhawatirkan. Kepala daerah beserta seluruh perangkat (Dinas), wajib memperhatikan, dan berupaya mengendalikan inflasi daerah. Inflasi daerah diberi batas atas (maksimal) 3,5%. Namun terdapat daerah di Sumatera Utara, yang mengalami inflasi sampai 6,81%. Niscaya sangat melilit perekonomian rumah tangga di daerah. TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) diharapkan lebih gencar menggelar operasi pasar. Terutama komoditas pangan utama.
Beberapa komoditas pangan menunjukkan tren naik. Terutama Minyakita, cabai merah, daging ayam, dan telur. Sampai Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak produsen Minyakita, memperbesar pasokan. Khususnya kepada Bulog, dan ID Food. Kedua BUMN telah memperoleh mandat sebagai agroindustri. Sekaligus juga berperan sebagai distribusi dan logistik khusus komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Menjadi institusi negara untuk ketahanan pangan nasional.
KSP memantau harga Minyakita masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang dipagu sebesar Rp 15.700,- per-liter. Sedangkan harga di pasar sudah mencapai Rp 17.900,- per-liter. Berarti 14% di atas HET. Bahkan harga tertinggi tercatat mencapai Rp 45 ribu di kabupaten Puncak Jaya (Papua). Menurut catatan KSP, porsi pasokan Minyakita ke BUMN Pangan masih sebesar 8%. Tergolong sangat minimalis. Sehingga direkomendasikan peningkatan pasokan untuk stabilisasi sampai 20%–30%.
Warning kenaikan harga pangan di daerah juga dinyatakan BPS (Badan Pusat Statistik). Terutama cabi merah, caia rawit, daging ayam, dan telur. Sejak pekan pertama Oktober 2025, terdapat 236 kabupaten dan kota yang mencatat kenaikan harga. Lebih tinggi disbanding HAP (Harga Acuan Penjualan). Konon kenaikan harga daging ayam, sebagai “penyesuaian” input peternakan yang sudah tinggi. Paradigma yang sama juga terjadi pada harga telur.
Namun pemerintah berupaya agar daging ayam, dan telur tidak meliar, melalui subsidi khusus harga jagung. Yakni harga khusus jagung kepada kelompok peternak dengan harga Rp 5.500,- per-kilogram. Bahkan berdasar penyelidikan badan Ombudsman RI, diperoleh fakta lingkup nasional, bahwa peternak ayam merugi hingga Rp 86,4 miliar per-minggu usai Lebaran 2025.
Problemnya, harga ayam yang sangat jeblok, antara Rp 11 ribu sampai Rp 14 ribu per-kilogram, selama sepekan pertengahan April 2025. Padahal Bapanas menetapkan HAP harga ayam hidup sebesar Rp 23.000 sampai Rp 35.000 per-kilogram. Kerugian riil (biaya ke-peternak-an) mencapai Rp 9 ribu per-kilogram. Terdapat 6 juta ekor yang dimiliki peternak mandiri.
BPS juga mencatat kenaikan harga cabai merah di 236 kabupaten dan kota. Sehingga diperkirakan cabai akan memimpin inflasi di daerah. Secara rata-rata nasional harga cabai merah, pekan pertama Oktober 2025, mencapai Rp56.385,- per-kilogram. Sedangkan HAP Rp 55 ribu per-kilogram. Kalau di-abai-kan bisa terus membubung sampai Rp 100 ribu. Sudah sering terjadi. Harga cabai merah tertinggi saat ini tercatat di Kabupaten Nduga sebesar Rp200 ribu per-kilogram.
Kepala Daerah diharap seksama mengendalikan inflasi, dengan menurunkan TPID ke berbagai pasar tradisional dan ritel modern. Konon selama 4 tahun terakhir, Kemendagri telah melakukan rapat koordinasi dengan TPID sebanyak 140 kali pertemuan. Seharusnya, TPID sudah paham, waktu kecenderungan kenaikan harga masing-masing bahan pangan. Setiap komoditas ada waktunya cabai naik, ada waktunya turun.
Sebagian kenaikan harga disebabkan input (biaya) ke-pertanian yang semakin mahal. Juga disebabkan cuaca ekstrem kemarau basah mencegah nelayan melaut. Namun tak jarang, kenaikan harga yang memicu inflasi, disebabkan spekulasi pedagang besar. Sehingga pemerintah wajib menyelenggarakan pasar murah sembako, dan merealisasi BLT pangan.
——— 000 ———