Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dr. Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Buchori, sejumlah elemen masyarakat mulai menyampaikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) Jawa Timur.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Lobby Pemkot, Selasa (28/10), LSM Harimau menyerahkan pernyataan sikap berisi refleksi dan catatan kritis terhadap kinerja Pemkot Probolinggo selama satu tahun terakhir.
Ketua DPW LSM Harimau Jawa Timur, M. Arif Billah, mengatakan pihaknya bersama sejumlah LSM lain telah melakukan pemantauan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, hingga pelayanan publik.
“Kami punya kepedulian terhadap Kota Probolinggo dan cinta terhadap pemerintahnya. Karena itu kami melakukan evaluasi setahun kinerja Pemkot dari berbagai sektor. Hasilnya kami rangkum dan serahkan sebagai pernyataan sikap kepada Bapak Wali Kota,” ujar Arif.
Arif menambahkan, meski secara umum pihaknya bisa menerima penjelasan Pemkot secara normatif, namun sejumlah temuan lapangan yang dianggap menyalahi aturan akan tetap dikawal hingga tuntas. “Kami akan terus pantau, termasuk laporan yang sudah kami sampaikan tadi,” tegasnya.
Dalam surat refleksi yang diserahkan, LSM Harimau menyoroti empat bidang utama: kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta sosial-ekonomi masyarakat. Mereka menilai masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, sementara pelayanan publik di sejumlah instansi masih lamban dan birokratis.
Selain itu, LSM Harimau juga menyinggung pentingnya transparansi penggunaan anggaran daerah agar tidak terserap untuk kegiatan seremonial semata.
“Kami mendorong agar anggaran APBD dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kegiatan simbolik yang tidak berdampak langsung,” tulis Arif dalam pernyataannya.
Sementara dalam bidang sosial, lembaga ini meminta agar Pemkot lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penataan pedagang kaki lima (PKL) dan revitalisasi Alun-Alun.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh LSM Harimau.
“Kami berterima kasih atas pemantauan dan masukan dari masyarakat. Semua masukan tentu akan kami terima dan evaluasi. Saya yakin ada benarnya apa yang disampaikan teman-teman LSM,” kata Aminuddin.
Wali kota menegaskan, pengawasan dari publik menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia juga menanggapi khusus soal dugaan pelanggaran pada proyek penataan jalan yang melibatkan penebangan pohon di kawasan Soekarno-Hatta-Panglima Sudirman.
“Saya sudah menerima laporan tentang adanya kelebihan pemotongan pohon. Itu harus diganti. Kami akan tuntut pihak pelaksana proyek mematuhi DED yang sudah ditetapkan. Termasuk taman yang rusak pun wajib diganti,” tegasnya.
Aminuddin menambahkan, setiap pelaksanaan proyek daerah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan dokumen perencanaan dan aturan yang berlaku.
“Serah terima proyek nanti dasarnya DED. Kalau ada pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti. Saya harap masukan seperti ini terus ada agar pembangunan di Kota Probolinggo berjalan sesuai sasaran,” tandasnya.
Pertemuan berlangsung kondusif dan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan Kota Probolinggo agar tetap transparan, partisipatif, dan berpihak pada warga. (fir.dre)