Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, Dr. Madiun menyatakan, dimninta Dinas Koperasi memantau KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih), karena Kota Madiun menjadi percontohan. Wali Kota tidak tau Natal dan Tahun Baru, barang tidak keluar atau tidak ada. Masyarakat maunya, mulai beras, gula, minyak harus selalu ada dan harganya relatif murah alias terjangkau.
“Saya tidak ingin Kota Madiun kekurangan dan harus selalu ada kebutuhan masyarakat. Ini saya seiapkan uang/dana Rp 2 milyar. Ini semua kerjasama dengan Wartek. Jadi nanti barang sebelum naik tak tambeli tak subsidi. Dan tidak boleh naik sampai Natal dan Tahun Baru tidak ada barang naik. Kalau ada yang naik, saya tekan dan disubsidi,”kata sambutan Waki Kota Madiun, Dr. Maidi saat melaunching KKMP Banjarejo, Minggu (7/12/2025).
Diutarakan pula, memang hari ini, semua barang naik. Hal itu karena dengan adanya dapur umum (MBG.red), semua barang naik. Demikian juga sekarang ini harga sayur mulai naik. Untuk itu, mulai sekarang ini, di Banjarejo tidak ada kesulitan sembako dengan adanya koperasi dan harganya, harus harga Bulog. “Misalkan Bulog dan sebagainya rewel, langsung sampaikan ke saya,”tegas Wali Kota.
Dijelaskjan pula, mulau 2026, semuan pegawai pemerintah daerah kebutuhannya harus beli ke UMKM. Kalau tidak belanja ke UMKM, tunjangan PPP nya itu di hapus dan tidak akan diberikan. Bukan gaji tapi tunjangan. Dalam hal ini, bapak ibu nanti belanjanya kemana. Tolong bagian kopetasi dibuatkan Online untuk memudahkan memantau.
“Diupayakan semua anggota koperasi harus belanja di KKMP. Misalnya pegawai itu belanja apa dan dimana, kalau sudah masuk Online saya tahu. Misalnya pegawai setiap bulannya menerima PPP Rp 9 juta, kalau hanya dibelanjakan Rp 1 juta, nanti PPP nya saya potong 50 persen. PPP di Kota Madiun untuk pegawai setiap bulannya disediakan Rp 150 milyar,”terang Wali Kota.
Kalau pegawai tidak membelanjakan ke Warteg akan dipotong dan tidak akan digunakan. Masalahnya, uang tidak boleh pergi dan harus berputar di Kota Madiun. Dan semua itu sudah didata. Misalnya namanya Pak Seno, eselon II tunjangannya Rp 12 juta. Misalnya uangnya yang Rp 6 juta dibelanjakan dan yang Rp 6 juta ditabung, itu semua hatus jelas dan akan diketahui dari data online.
“Semua itu, saya kontrolnya. Mulai 2026 sudah berjalan.Sehingga para pegawai dan anggota koperasi belanjanya ke UMKM KKMP semuanya. Jika tidak belanja ke warteg, tunjangan PPP nya dipotong,”tegas Wali Kota mengulangi pernyataannya.
Kesempatan itu, Wali Kota menginformasikan, kalau kampung Jepang Banjarejo di sebelah ini diserahkan pengelolaannya kepada KKMP Banjarejo. Mulai pegawai, petaninya semuanya berada di kampung Jepang sini. Kanapa di Kota Madiun didirikan kampung Jepang, karena di Jepang ada kekurangan 40 ribu tenaga kerja orang. “Jadi orang dari Kota Madiun yang akan bekerja ke Jepang, belajar awalnya disini (kampung Jepang di Banjarejo sini. Red),” jelas Wali Kota.
Usai acara, Wali Kota Madiunm Dr. Maidi kepada awak media menyatakan, kalau di Kota Madiun direncanakan akan didirikan 27 KKMP di setiap kelurahan. Sampai sekarang ini baru diresmikan 11 KKMP dan lainnya menyusul.[dar.ca]