Pemkot Batu, Bhirawa.
Seluruh ASN Kota Batu dituntut untuk bekerja bersama dalam mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah kota (Pemkot).
Hal ini penting untuk mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang masih rendah. Ketegasan ini disampaikan langsung Wali Kota Batu, Nurochman saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Among Tani, Senin (19/5/2025).
Dalam arahannya, Nurochman mwngingatkan bahwa hingga saat ini, realisasi pendapatan daerah mencapai 31,90 persen. Adapun untuk realisasi belanja masih berada di angka 19,12 persen.
“Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Mei, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat berdampak pada pelayanan publik,” ujar Nurochman dalam arahannya.
Untuk itu ia mengajak kepada seluruh SKPD agar segera mengoptimalkan dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Ia juga meminta agar SKPD tidak menunda lagi pelaksanaan program yang telah direncanakan bersama.
“Kita juga harus pastikan APBD kita berjalan efektif dan tepat waktu,” tegasnya. Pria yang akran disapa Cal Nur ini menjelaskan bahwa percepatan realisasi belanja bukan semata-mata soal target serapan anggaran.
Tetapi demi memastikan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan, layanan publik, dan kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan dan kritik yang diberikan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Dengan pengarahan dari wali kota, diharapkan seluruh perangkat daerah Pemkot Batu dapat segera menindaklanjuti dan memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah kota ini dapat berjalan optimal.
Karena sebagai pamong dari masyarakat, Pemkot Batu harus siap bekerja keras demi kesejahteraan seluruh warga. Diketahui, dalam upaya mengoptimalkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemkot Batu telah melalukan digitalisasi keuangan daerah.
Dan hal ini mengantarkan pemkot menerima purna user acceptance tes (UAT) oleh Pusdatin Kemendagri. Predikat itu didapati setelah Pemkot Batu berhasil mengimplementasikan surat perintah pencairan dana (SP2D) online.
Dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) RI yang terintegerasi, membuat transaksi pencairan dana dilakukan melalui SP2D. Mulai dari belanja barang dan jasa, serta juga belanja gaji pegawai dengan jumlah lebih dari 20 ribu transaksi per tahun.
Cak Nur menyatakan, digitalisasi merupakan salah satu wujud komitmen Pemkot Batu dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan SP2D online melalui SIPD RI telah diterapkan Pemkot Batu sejak tahun 2024 lalu.
Adanya digitalisasi dengan mekanisme yang saling terintegrasi, maka penggunaan anggaran di Pemkot Batu kini mudah dalam pengawasannya. monitoring secara real time, dan akurat sehingga bisa untuk “Evaluasi dalam pelaksanaan keuangan daerah dapat dilakukan secara akurat sekaligus juga secara real time,” tandas Cak Nur. (nas.dre)