Kabupaten Pasuruan, Bhirawa
Rencana alih fungsi kawasan hutan di Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, memicu kekhawatiran mendalam atas stabilitas ekologis di lereng Gunung Arjuno-Welirang.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap aksi penolakan warga terkait proyek pembangunan kawasan wisata alam terpadu yang dinilai mengancam keselamatan ruang hidup masyarakat setempat.
Proyek yang mulanya direncanakan sebagai kawasan perumahan (real estate) tersebut kini berganti wajah menjadi destinasi wisata. Namun, bagi warga dan aktivis lingkungan, perubahan konsep itu tidak serta-merta menghapus risiko bencana yang membayangi di balik eksploitasi lahan seluas 22 hektar tersebut.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Indra Pradipta menegaskan proyek tersebut lebih banyak membawa kerugian ekologis dibandingkan manfaat investasi yang dijanjikan.
Ia menyoroti potensi hilangnya fungsi alamiah hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan warga.
“Tentu proyek tersebut akan merusak ekologi. Hutan akan hilang, sumber mata air lenyap serta habitat satwa juga akan musnah. Dampaknya, potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan longsor akan meningkat. Ini mempertaruhkan keselamatan warga Tretes,” Indra Pradipta kepada sejumlah wartawan di Pasuruan, Senin (30/3).
Berdasarkan kajian WALHI, lokasi pembangunan berada di kawasan tangkapan air (catchment area) yang didominasi oleh hutan lindung.
Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang ekstrem dengan kemiringan tebing mencapai lebih dari 40 derajat. Dalam perspektif geologi lingkungan, penghilangan vegetasi alami pada kemiringan sekuritas tersebut sangat berisiko memicu pergerakan tanah.
Akar pohon yang selama ini berfungsi sebagai pengikat tanah dan penyerap air hujan akan hilang, meninggalkan pemukiman warga di bawahnya tanpa perlindungan.
“Apabila kawasan ini dialihfungsikan, kerentanan ruangnya akan semakin tinggi. Yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga kesejahteraan warga yang selama ini bergantung pada sumber daya alam hutan dan mata air tersebut,” jelas Indra Pradipta.
Bagi masyarakat Tretes, hutan tersebut bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan ‘Sabuk Hutan’ yang menjadi benteng pertahanan terakhir dari ancaman bencana hidrometeorologi.
Kelestarian kawasan merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pasokan air bersih yang selama ini menghidupi ribuan kepala keluarga di Prigen.
Atas dasar pertimbangan tersebut, WALHI mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasuruan untuk segera mengambil langkah mitigasi yang konkret.
“Kami minta segera ambil langkah tegas. Hentikan seluruh proses perizinan dan larang alih fungsi lahan di sana,” kata aktivis lingkungan terebut.
Langkah itu mencakup penghentian seluruh proses perizinan serta pelarangan tegas terhadap alih fungsi lahan di kawasan lindung tersebut.
Indra juga mengingatkan pemerintah agar bertindak objektif dalam membedakan antara kebutuhan publik yang mendesak dengan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Kebijakan tata ruang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi warga, bukan pintu masuk bagi kerusakan lingkungan atas nama pembangunan.
“Dan harus diperhitungkan secara matang, apakah pembangunan ini benar-benar kebutuhan warga atau hanya kepentingan segelintir orang. Kami mendukung penuh agar sabuk hutan ini tetap lestari dengan fungsi ekologisnya,” jelas Indra Pradipta.
Hingga saat ini, warga Tretes masih konsisten menyuarakan penolakan. Mereka berharap pemerintah daerah lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologi demi menjamin keselamatan generasi mendatang di kaki Gunung Arjuno.[hil.kt]
