Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi
DPRD Gresik, Bhirawa.
Meski kegiatan pembangunan intrastruktur, dan pengelolaan sampah tahun 2025. Dinilai kurang maksimal, masih menyisahkan banyak persoalan mengakibatkan masyarakat kurang puas karena lambat. Di tambah dengan penurunan pagu anggaran, maka DPRD untuk tahun 2026. Akan lebih perketat dalam pengawasan, dan urgensi program yang harus teepenuhi lebih dahulu jadi prioritas.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa ada dua persoalan besar yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Gresik.
Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi saat melihat perbaikan jalan
Untuk tahun 2016, yakni kerusakan jalan dan persoalan banjir. Untuk itu, pihaknya menekankan diperlukan dorongan serius agar penyelesaian perbaikan jalan dipercepat, sekaligus memastikan adanya pengawasan yang ketat serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Evalusi tahun 2025, pekerjaan tidak terlalu banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kondisi anggaran, sehingga pengawasan juga terdampak. Namun pada 2026 kami tetap akan memperkuat fungsi pengawasan, dan memastikan program pembangunan berjalan baik.”ujarnya.
Dalam perbaikan infrastruktur,
setiap pekerjaan jalan tidak mengabaikan pembangunan saluran air serta menyesuaikan kontur wilayah. Akan menjadi evalusi serius dalam pengawasan nanti, dan evalusi kinerja dan melakukan perencanaan yang di lakukan pemerintah.
Reaksi cepat dalam melakukan perbaikan, juga tumpukan material untuk tidak menganggu para pengendara yang sedang melakukan aktifitas.
Selain itu kondisi Gresik, yang darurat sampah beberapa langkah sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tahun 2025. Seperti pengembangan TPST di Belahan, serta pengadaan mesin pengolahan sampah di Ngipik.
Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamd ketika melakukan dialog dengan warga di sekitar perbaikan jalan.
Selama ini masih belum maksimal, karena beberapa faktor juga edukasi pada masyarakat kurang. Akan menjadi perhatian serius juga, dalam pembenahan kinerja di tahun 2026.
“Kurangnya sosialisasi sampah sehingga cenderung abai beberapa masyarakat, namun berdampak bersar bagi yang lain jika hujan turun lebat mengakibatkan banjir. Karena memilah dan memilih sampah itu penting, juga dalam Perda larangan plastik sekali pakai. Pekamb juga harus tegas, karena saksi yang melangga sudah ada aturan.”ungkapnya.
Untuk persoalan pencemaran udara di wilayah industri, pentingnya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH). Dan sektor perumahan rakyat termasuk penanganan kawasan kumuh, juga memerlukan perhatian serius melalui sinergi pemerintah dan stakeholder. Serta modernisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sebagai kota industri dan kota besar, Gresik membutuhkan armada yang lebih siap, cepat, dan modern.
URC DPUTR Gresik untuk tambal sulam jalan di Benjeng-Balongpanggang Gresik
Ditambahkan Abdullah Hamdi politisi daei partai PKB, bahwa untuk armada damkar minim anggaran, kendaraan relatif tua, dan waktu respons bisa 30-35 menit sehingga bisa 15–20 menit. Harus modernisasi armada harus diprioritaskan.
Ia berharap pada 2026 seluruh program dapat berjalan lebih efektif, melalui kolaborasi kuat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Pembangunan di Gresik, benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (kim.hel).