Banjir dan longsor di Sumatera bagian utara telah menghancurkan segala harta, dan segenap jiwa. Kini, rumah tiada, sawah tiada, ternak (kambing, kerbau, dan lembu) juga tiada. Masjid dan mushala juga hancur. Semakin terasa pedih mendalam, karena banyak sanak kerabat menjadi korban jiwa. Sebanyak 950 jenazah telah ditemukan, serta 500 dinyatakan hilang. Bisa jadi masih terkubur di bawah longsor yang membawa material tebing, dan ribuan gelondongan kayu turut luruh longsor, menghantam perkampungan.
Ribuan gelondongan kayu menjadi bukti kerusakan lingkungan di bagian hulu, di seantero Sumatera bagian utara. Bahkan relawan “Sehati Gerak Bersama” (berasal dari Sukabumi, Jawa Barat), menemukan kayu gelondingan yang “memiliki identitas.” Berarti kayu gelongan ukuran raksasa, yang ditemukan di Simpang Tiga, Pidie, Aceh, ada yang memiliki! Terdapat tanda proses gergaji dengan alat chainsaw. Ribuan kayu gelondongan yang ditemukan, bukan lagi misteri. Polri bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan, sedang menjajaki seksama asal-usul kayu gelondongan.
Beberapa titik kumpul ribuan gelondongan kayu di Aceh, telah terdeteksi. Yakni, di Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Sedangkan di Sumatra Barat, tumpukan kayu gelondongan itu memenuhi area muara dan bibir pantai Parkit, Kota Padang. Walau sebenarnya kota Padang tidak memiliki izin pemanfaatan kayu. Sedangkan di Sumatra Utara, kayu gelondongan terbawa arus banjir bandang samoai di Tapanuli Tengah), Tapanuli Selatan, hingga Kota Sibolga.
Propinsi Aceh, menjadi daerah yang paling banyak korban meninggal dunia (360 jiwa). Sampai Gubernur Aceh meng-istilahkan sebagai bencana Tsunami kedua. Bukan sekadar tumpukan gelondongan kayu yang dibawa banjir bandang, dan tanah longsor. Tetapi juga seekor gajah Sumatra ditemukan mati, di desa Meunasah Lhok, Pidie Jaya. Jasadnya tersungkur, bagian kepala tertimbun material yang terbawa banjir.
Korban harta, dan jiwa akibat banjir dan longsor (pada akhir November 2025) tidak sebanding dengan hasil menebang pohon. Harga berbagai perizinan yang dipungut pemerintah Pusat hingga daerah, tidak sesuai dengan kerugian dampak bencana banjir dan longsor seantero Sumatera Bagian Utara. Perhitungan kerugian menurut Komisi VIII DPR-RI bisa mencapai Rp 200 trilyun. Pembalakan liar, dan penebangan pohon besar yang berizin, sama-sama meng-akibatkan bencana.
Dampaknya tidak dirasakan oleh konglomerat juragan kayu. Dampak banjir dan longsor tidak pernah dirasakan Komisaris pabrik kertas. Juga tidak pernah dirasakan Direksi pabrik plywood, dan berbagai jenis produk kayu lapis. Daya dukung lingkungan menunjukkan tren merosot drastis selama satu dekade terakhir. Berdasar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Januari hingga 24 November 2025 Indonesia sudah mengalami 2.919 bencana, didominasi hidrometeorologi.sampai 98,97%.
Menunjukkan bahwa catchment area (resapan air) semakin menyusut. Terutama di kawasan hulu. Seharusnya dipahami sebagai warning alamiyah. Terutama pada masa perubahan iklim. Maka seluruh daerah wajib waspada bencana hidro-meteorologi. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meng-amanat-kan mitigasi. Pada pasal 38 huruf a, diwajibkan adanya “identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.”
Bahkan bencana hidro-meteorologi dapat diprediksi dengan tingkat presisi cukup baik. Kefatalan bencana bisa dicegah, melalui kontrol dan mimitigasi. Seperti tercantum pada pasal 38 huruf b. Lingkungan yang baik (tidak berdampak bencana mematikan) di Indonesia, diakui sebagai hak asasi manusia. Tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). pemerintah berkewajiban (mandatory) meng-audit kondisi lingkungan hidup.
Pemerintah wajib mencegah bencana alam yang disebabkan ulah manusia melalui penegakan hukum disiplin tata ruang.
——— 000 ———