Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengaku siap mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penundaan pencairan bantuan sosial (Bansos) hingga pelaksanaan Pilkada serentak rampung. Hal ini seiring diterimanya informasi terkait rencana terbitnya edaran Mendagri untuk menghentikan sementara penyaluran bansos.
“Edarannya sedang dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait pilkada. Sebelumnya, bantuan yang sudah disalurkan kita upayakan selektif betul karena waktunya mepet (Akhir tahun anggaran),” ujar Pj Gubernur Adhy usai membuka Pameran Pelayanan Publik Jatim 2024 di Grand City Convention Hall Surabaya, Rabu (13/11).
Adhy mengaku, hingga saat ini masih belum menerima surat edaran tersebut. Namun, jika terdapat kebijakan Mendagri untuk menunda penyaluran bansos, maka pihaknya akan mematuhi dengan menunda sampai tanggal 27 November.
“Nanti kita lihat surat edarannya. Sebenarnya kalau rakyat membutuhkan dan kita bisa memastikan itu tidak bersentuhan dengan politik atau calon kepala daerah sebenarnya tidak masalah. Apalagi bansosnya sistemik melalui transfer atau non tunai sebenarnya tidak masalah,” sambungnya.
Kendati demikian, pihaknya akan memastikan kembali dengan pusat terkait kebijakannya seperti apa. “Kalau ada surat edaran, maka akan kita tunda sampai selesai Pilkada serentak,” jelas dia.
Sebelumnya, Adhy juga telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto membahas kesiapan Pilkada serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat.
Pihaknya memastikan seluruh persiapan dan tahapan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang di Jawa Timur dalam kondisi yang lancar, kondusif aman dan nyaman.
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI tersebut juga diikuti oleh seluruh Penjabat Sementara (Pjs), Pj dan Plt. Bupati/Walikota. Sementara Kota Blitar masih dijabat oleh Walikota Blitar.
Pj. Gubernur Adhy mengatakan, secara umum pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jatim berjalan lancar dan kondusif. Seluruh persoalan dapat ditangani dan diantisipasi dengan baik. Karena sepanjang Pemilu 2024, tidak ditemukan konflik yang menonjol untuk berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini, kata Adhy, berkat kerja keras seluruh jajaran Forkopimda baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Semuanya bersama-sama dalam menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing.
“Allhamdulillah RDP hari ini berjalan lancar terkait kesiapan dan persiapan Pemilukada 2024. Kami sudah memaparkan seluruh tahapan demi terciptanya Pemilukada yang aman, tertib dan kondusif,” ujarnya. [tam.gat]
