DPRD Kab. Madiun, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran (TA) 2025, di ruang rapat utama DPRD setempat, Jumat (11/7).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab, Madiun, Drs. Mujono, M.Si didampingi unsur Pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD, Camat se-Kabupaten Madiun, Direktur BUMD, tenaga ahli DPRD dan undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi memberikan, catatan kritis, serta saran konstruktif untuk penyempurnaan dokumen Raperda Perubahan APBD 2025.
Fraksi Golkar Nurani Rakyat menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar Rp5,4 miliar dan mengusulkan pembentukan tim khusus guna mengejar Dana Insentif Fiskal. Fraksi juga menekankan pentingnya program penanganan jalan dan perawatan saluran irigasi pertanian.
Fraksi Demokrat menanyakan secara rinci penyebab penurunan pendapatan daerah sebesar Rp19,3 miliar dan dana transfer dari pusat sebesar Rp24,5 miliar. Fraksi juga meminta kejelasan terkait penggunaan SILPA, capaian kinerja, dan kebijakan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), termasuk penurunan stunting.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan perubahan APBD, namun menekankan perlunya kemandirian fiskal dan peningkatan PAD melalui inovasi. Fraksi juga meminta evaluasi terhadap penyertaan modal ke Perumda serta menyuarakan pentingnya penghargaan bagi atlet Porprov dan pemerataan PPDB di sektor pendidikan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan masukan soal optimalisasi program prioritas yang mendukung visi-misi kepala daerah.
Fraksi juga meminta perhatian terhadap belanja daerah, keterlibatan masyarakat dalam musrenbang, dan keakuratan data pembangunan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta adanya evaluasi terhadap distribusi anggaran agar tetap adil dan merata. Mereka juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai dan percepatan pelaksanaan proyek strategis daerah. [dar.dre]