Kadinsos Jatim: Sejalan dengan Peningkatan Program Sosial
Pemprov Jatim, Bhirawa.
Dengan berbagai program-program yang dimiliki, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim terus menunjukkan eksistensi pelayanan sosialnya untuk masyarakat. Hal ini tergambar pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinsos Jatim pada triwulan ketiga di tahun 2024.
“Kenaikan IKM ini beriringan dengan peningkatan program-program di Dinsos Jatim. Dan kepedulian pihak terkait, seperti instansi sosial di kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat,” jelas Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM, Selasa (15/10).
IKM didapat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tak hanya dilaksanakan Dinsos Jatim saja, namun juga oleh 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinsos Jatim. Bahkan, Dinsos Jatim menekankan pula pengisian SKM oleh penerima manfaat di luar panti, melalui para pilar kesejahteraan sosial (kessos) yang mendampingi mereka. “Rata-rata nilai IKM yang didapat di triwulan ketiga ini mencapai 89,21 dari 2346 responden,” kata Novi.
Dinsos Jatim akan terus mengupayakan agar jumlah responden SKM minimal sama dengan jumlah penerima manfaat dari program-programnya. Untuk saat ini, kalkulasi IKM dilakukan tiap triwulan per tahun. Namun ke depannya, perhitungan IKM akan dilakukan setiap bulan. Agar hasil dari IKM dapat menjadi tolok ukur dan bahan evaluasi cepat atas pelaksanaan program yang diberikan pada masyarakat.
Perlu diketahui, dalam melaksanakan SKM, Dinsos Jatim menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim, yaitu ‘Sukma-e Jatim’. Aplikasi ini juga digunakan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim hingga OPD pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Dinsos Jatim menambahkan, pihaknya adalah instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, melalui program perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial. Sehingga, IKM menjadi salah satu hal penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan program di Dinsos Jatim.
“Di samping itu, Pemprov Jatim memang sangat memprioritaskan program sosial untuk masyarakat. Di antaranya pelayanan dalam UPT maupun di luar UPT,” imbuh Novi.
Pemprov Jatim memasukkan program untuk mengentaskan masalah sosial tersebut dalam ‘Jatim Sejahtera dan Mulia’. Yang mana program ini memiliki tiga strategi, di antaranya memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Pada kesempatan berbeda, Novi mengungkapkan, dari ketiga strategi tersebut, Dinsos Jatim berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran, serta meningkatkan pendapatan.
“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemprov Jatim telah memetakan tiga strategi. Dan Dinsos Jatim eksis di strategi utamanya, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai program prioritas kami,” ungkapnya.
Pada strategi memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban, Dinsos Jatim memiliki program bantuan untuk Kemiskinan Ekstrem (KE) dengan total anggaran Rp 27 miliar, Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) dengan total anggaran Rp 100 miliar, dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total anggaran Rp 14,4 miliar.
Lalu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh pabrik rokok dengan total anggaran Rp 13.888.500.000. Hingga buffer stocks berupa alat bantu mobilitas dengan total anggaran Rp 2,5 miliar.
Dinsos Jatim juga memberi perhatian untuk rehabilitasi sosial dasar bagi masyarakat rentan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang jumlahnya mencapai 3875 penerima manfaat (PM) dengan total anggaran Rp 121.769.697.776. Lalu, pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) non pemerintah yang memiliki 363 binaan, dengan total alokasi dananya hingga Rp 2.052.025.000.
Sedangkan, dari strategi meningkatkan pendapatan, Dinsos Jatim mengandalkan program seperti bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan total anggaran Rp 3,3 miliar dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan total anggaran Rp 1.620.000.000.
Kemudian, kemandirian sosial bagi PM di UPT dengan total anggaran Rp 3.170.000.000. Serta kewirausahaan sosial bagi eks PM dengan total anggaran Rp 825 juta. Dengan adanya IKM, Dinsos Jatim berharap penerima manfaat hingga masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam mengevaluasi dan mewujudkan program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan menjadi lebih baik. Mulai dari segi persyaratan, mekanisme, hingga kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan program. [rac.wwn]
