Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menghadapi penurunan signifikan dalam alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, jumlah TKD yang diterima diperkirakan turun sebesar Rp 1,4 triliun. Dari sebelumnya Rp 4,7 triliun pada 2025, menjadi hanya Rp 3,2 triliun di tahun 2026.
Penurunan ini berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, mengatakan bahwa langkah penyesuaian anggaran menjadi tidak terelakkan.
“Solusinya, karena pendapatan turun, maka otomatis belanja harus dikepras atau disesuaikan,” ujarnya kepada Bhirawa, (2/10).
Menurut Sujito, salah satu langkah yang diambil adalah dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak mendesak atau tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kegiatan seperti seremonial, rapat, serta program-program internal yang bersifat pelengkap akan dihilangkan dari perencanaan anggaran 2026.
Selain efisiensi anggaran, Pemkab Bojonegoro juga akan memperbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun berjalan. SILPA ini akan dimanfaatkan sebagai cadangan pembiayaan untuk menutup kekurangan pendapatan dari pusat pada tahun berikutnya.
“Itu tidak kami laksanakan, agar SILPA besar untuk menambah kekurangan TKD 2026,” jelasnya.
Meski belanja daerah akan mengalami penyusutan, Sujito memastikan bahwa program-program prioritas tidak akan terdampak. Pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan dasar, infrastruktur publik, dan program pemberdayaan.
“Program prioritas tidak boleh berdampak, dan tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Penyesuaian anggaran diharapkan menjadi solusi jangka pendek, sembari mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah di masa mendatang. [bas.dre]