Tantangan dan Solusi Kebijakan Keuangan Publik
Oleh :
Aprilia Nur Azizah
Penulis adalah Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Keuangan publik merupakan salah satu instrumen vital dalam memastikan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Kebijakan keuangan publik dirancang untuk mengelola sumber daya keuangan negara secara efektif demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan, baik dari aspek internal pemerintahan maupun eksternal seperti dinamika ekonomi global. Dalam konteks Indonesia tantangan ini mencakup pengelolaan anggaran yang efisien, transparansi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan ekonomi.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan keuangan publik adalah pengelolaan anggaran yang efisien. Pemerintah sering menghadapi dilema antara alokasi sumber daya yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Misalnya sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur membutuhkan anggaran besar sementara pendapatan negara dari pajak dan sumber daya alam sering kali tidak mencukupi. Ketidakseimbangan ini dapat memperlambat pembangunan terutama di daerah yang kurang berkembang. Selain itu tumpang tindih anggaran antar instansi sering terjadi yang menunjukkan kurangnya koordinasi dalam perencanaan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan lainnya. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi seperti penerapan sistem keuangan berbasis digital dan keterbukaan data anggaran, praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik masih sering ditemukan. Dalam kasus tertentu anggaran yang dialokasikan untuk proyek vital justru tidak mencapai sasaran akibat penyimpangan birokrasi. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam pembangunan.
Dinamika ekonomi global juga memberikan tekanan signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan publik. Ketidakstabilan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional sering kali mengganggu perencanaan keuangan negara. Sebagai contoh peningkatan harga minyak dunia dapat memengaruhi biaya subsidi energi yang pada akhirnya mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai program prioritas lainnya. Tantangan ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Selain itu desentralisasi fiskal di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun desentralisasi bertujuan memberikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah ketimpangan fiskal antara daerah maju dan tertinggal tetap menjadi isu utama. Banyak daerah yang belum mampu memanfaatkan anggaran secara optimal karena kurangnya kapasitas teknis dan manajerial. Akibatnya program pembangunan di daerah tersebut berjalan lambat sementara daerah maju terus mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mengatasi tantangan tersebut solusi yang komprehensif diperlukan. Pertama pengelolaan anggaran harus diperkuat melalui perencanaan yang berbasis hasil (result-based budgeting).
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga penggunaan dana dapat diukur efektivitasnya. Sistem pengawasan internal juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Kedua pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan publik harus terus ditingkatkan.
Penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk memantau anggaran pemerintah secara langsung sehingga akuntabilitas dapat terjaga.
Ketiga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan publik sangat penting. Pemerintah harus menyediakan pelatihan bagi pegawai di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Selain itu penempatan tenaga ahli di daerah tertinggal dapat membantu memaksimalkan potensi anggaran di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global pemerintah harus menerapkan kebijakan yang adaptif. Misalnya diversifikasi sumber pendapatan negara melalui pengembangan sektor ekonomi digital dan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Pengelolaan utang yang bijaksana juga menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Terakhir desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan insentif kepada daerah yang mampu mengelola anggaran dengan baik seperti alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Selain itu pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran di tingkat daerah dapat meningkatkan partisipasi publik dan mendorong akuntabilitas.
Salah satu contoh implementasi kebijakan keuangan publik melalui BUMN di Jawa Timur adalah peran PT Petrokimia Gresik dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis sektor agribisnis.
Sebagai produsen pupuk terkemuka perusahaan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional tetapi juga memanfaatkan anggaran pemerintah melalui program subsidi pupuk. Namun pengelolaan subsidi sering menjadi tantangan terutama dalam memastikan distribusi pupuk tepat sasaran untuk petani kecil.
Petrokimia Gresik juga terlibat dalam pengelolaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung program pemberdayaan masyarakat lokal. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur pertanian, pelatihan teknis bagi petani, dan penyediaan akses terhadap teknologi modern. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil.
Meski demikian tantangan tetap ada terutama terkait transparansi alokasi subsidi dan efektivitas pelaksanaan program CSR. Dalam beberapa kasus terdapat keluhan dari petani terkait akses yang terbatas terhadap pupuk bersubsidi yang mencerminkan adanya celah dalam distribusi. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan.
Dengan inovasi seperti digitalisasi sistem distribusi pupuk dan kolaborasi dengan pemerintah daerah Petrokimia Gresik telah menunjukkan bagaimana BUMN dapat berperan sebagai pelaksana kebijakan keuangan publik yang responsif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Kesimpulannya pelaksanaan kebijakan keuangan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks mulai dari pengelolaan anggaran hingga tekanan ekonomi global. Namun dengan strategi yang tepat termasuk perencanaan berbasis hasil, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tantangan ini dapat diatasi. Kebijakan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
————– *** —————-
