Kab Pasuruan, Bhirawa.
Ratusan guru honorer di Kabupaten Pasuruan terancam dirumahkan usai seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua digelar.
Pasalnya, tidak semua guru honorer bisa memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto melalui Sekretaris, Muhammad Syafi’i menyampaikan dari total 1.095 guru honorer, hanya sebagian yang berhasil lolos seleksi.
Sisanya berjumlah 609 orang, terpaksa harus dirumahkan karena tidak memiliki SK dan masa kerja yang kurang dari dua tahun. Keputusan tersebut terpaksa dilakukan karena tidak ada lagi anggaran untuk menggaji guru honorer yang ada.
“Keputusan ini memang berat. Jadi, alokasi anggaran membayar honor untuk guru-guru honorer ke depan tidak ada,” ujar Muhammad Syafi’i, Rabu (19/2).
Rincian ratusan guru honorer itu terdiri dari 3 guru TK Negeri, 471 guru SDN dan 134 guru SMPN, ditambah lagi seorang pegawai di Disdikbud.
“Ke depan di sekolah-sekolah negeri tidak lagi ada guru honorer. Hanya ada PNS dan PPPK yang saat sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk seleksi PPPK. Keputusan ini harus dilaksanakan, dikarenakan sudah menjadi sebuah aturan,” imbuh Muhammad Syafi’i.
Tentusaja, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada para guru honorer yang akan dirumahkan.
“Kita akan membantu mereka untuk mencari solusi alternatif. Misalnya, memberikan pelatihan atau membuka peluang kerja di sektor swasta,” papar Muhammad Syafi’i.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono akan tetap berupaya memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut pada tingkat pusat.
Ia berharap ada kebijakan khusus yang dapat mengakomodir para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK.
“Kami akan berjuang agar pemerintah pusat memberikan solusi atas permasalahan ini. Karena mereka ini telah mengabdi selama bertahun-tahun serta memiliki kontribusi yang besar bagi dunia pendidikan,” tegas Eko Suryono. [hil.dre]
