SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025 di Semarang, Kamis (14/8).
Bojonegoro, Bhirawa.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025 di Semarang, Kamis (14/8).
Mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi, meningkatkan komunikasi, serta membangun solusi konkret antara pelaku industri hulu migas, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Hadir dalam acara ini Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, Wakil Bupati Grobogan H. Sogeng Prasetyo, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta perwakilan Kantor Pertanahan dari enam kabupaten dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah komunikasi strategis. Ia menekankan bahwa keberhasilan industri hulu migas tidak hanya bergantung pada aspek teknis, namun juga dukungan dari seluruh stakeholder.
“Keberhasilan industri ini sangat bergantung pada kerja sama erat antara seluruh pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang dua arah untuk berbagi dan menyusun langkah kolaboratif,” ujar Anggono.
Rapat kerja ini turut membahas tantangan non-teknis seperti pengadaan tanah dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), yang menjadi dua pilar penting keberlanjutan operasi migas.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menegaskan bahwa penguatan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sangat menentukan kelangsungan proyek migas.
“Keberhasilan kita tidak lagi hanya diukur dari angka produksi, tapi dari bagaimana kita hadir dan diterima masyarakat. PPM bukan sekadar formalitas, melainkan investasi sosial yang menentukan keberlanjutan jangka panjang,” jelasnya.
Eka juga mengapresiasi langkah cepat sejumlah kantor pertanahan dalam mendukung proses sertifikasi tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN), khususnya di Kabupaten Bojonegoro.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman. Ia menyatakan, Blora siap menjadi mitra strategis industri migas karena sektor ini memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Kami mendukung penuh kegiatan hulu migas karena kami meyakini dampaknya positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Kepala Pokja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiartha, serta Manager Stakeholder Relations PGN SAKA, Purwanto Nugroho. Diskusi membahas strategi kolaborasi PPM dan berbagi praktik baik pelibatan masyarakat.
Diskusi interaktif antara peserta dari pemerintah daerah dan BPN menghasilkan sejumlah masukan dan solusi. Forum ini dinilai berhasil mempererat hubungan lintas sektor dan membuka ruang kolaborasi baru.
Dengan terselenggaranya rapat kerja ini, SKK Migas optimistis kolaborasi lintas sektoral akan semakin kokoh, sehingga mendukung pencapaian target nasional dalam mewujudkan swasembada energi dan pengelolaan migas yang berkelanjutan. (bas.hel)