Pemkab Bojonegoro, Bhirawa.
Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Bojonegoro melalui program inklusi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro menginisiasi Workshop 1 penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Bojonegoro, Kemarin (15/8).
Sebagai informasi, Negara Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 di Asian dan peringkat ke-8 di dunia soal tingginya angka perkawinan anak. Sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 10,82 % (2019). Sedangkan pemerintah menetapkan target penurunan perkawinan anak hingga 8,74% pada 2024.
“Aisyiyah bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang pentingnya isu perkawinan anak dan upaya bersama untuk mencegah dan mengatasinya” ucap Siti Nurhayati, Sekretaris PD Aisyah sekaligus Senior Program Inklusi ‘Aisyiyah.
Pihaknya berterima kasih kepada Pemkab Bojonegoro dengan memberikan fasilitas dan dukungan akan tercapainya RAD pencegahan perkawinan anak. Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut loka karya RAD pada 24 Juni 2024 lalu. Workshop sendiri membahas beberapa hal diantaranya; Mengidentifikasi problem dan tantangan implementasi strategi pencegahan perkawinan anak di kabupaten, Memetakan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta upaya/program PPA yang dapat dilaksanakan oleh multi pihak,Adanya kesepakatan tentang pentingnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) PPA dan rencana tindak lanjut penyusunan RAD PPA.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Nurul Azizah memberikan sambutan sekaligus membuka acara. “Kegiatan ini sangatlah penting dengan konsep pencegahan perkawinan anak sebagai upaya dari pemkab dalam membentuk keluarga yang bahagia,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkab Bojonegoro saat ini juga sedang fokus mengurangi angka stunting dengan kolaborasi semua pihak, sebelumnya di angka 24,3% menjadi 14,1% mengalami penurunan 10,2%, hal tersebut tidak dapat tercapai jika tanpa kolaborasi dengan semua pihak.
Mengacu dari data Pengadilan Agama, rata-rata perceraian karena masalah ekonomi, banyak wanita menggugat akibat pernikahan dini, beberapa kasus setelah istri melahirkan, suami justru digugat cerai oleh istri, selain itu masalah depresi, pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. “Tidak kuatnya mengatasi masalah dalam rumah tangga maupun kehidupan menyebabkan perceraian. Maka jika perkawinan anak bisa dicegah, tentu dapat mengurangi angka depresi,” terangnya.
Kegiatan dihadiri sekitar 35 peserta dari berbagai dinas,tokoh agama dan organisasi mayarakat dan perempuan.
Sementara itu, Suti’ah dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur memaparkan hasil lokakarya dan rancangan RAD pencegahan Perkawinan Anak di Bojonegoro. “Data Diska berdasarkan usia 13 tahun ada 0,4% pemohon pada tahun 2023 sebagian besar masih pelajar SMP/MTS sekitar 29%, sedangkan pada tahun 2022 SMP/MTS ada 46%,” terangnya.
Sebagai fasilitator kegiatan, perempuan ini mengajak peserta berdiskusi dan membagi 5 kelompok berdasarkan permasalahan yang ada dengan pemetaan strategi dan program pencegahan perkawinan anak.[bas.ca]
