Dindik Fokus Branding SMA, SMK dan SLB di Jatim, Perbaiki Sarpras dan Fasilitas Belajar
Dindik Jatim, Bhirawa
Sekolah Rakyat akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru 2025/2026, atau tepatnya pada bulan Juni mendatang. Terkait pelaksanaan, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim masih menunggu reguasi resmi dari Pemerintah Pusat yakni Kemendikdasmen. Baik terkait penyiapan guru, kurikulum hingga model pembelajarannya.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan saat ini, pihaknya tengah menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, serta sistem perekrutan guru.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan amanah langsung dari Presiden yang dititipkan kepada Kementerian Sosial. Kami di Dinas Pendidikan akan berperan dalam hal teknis pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar-mengajar, dan penyiapan tenaga pengajar yang akan diambil dari guru penggerak,” ujar Aries, Senin (7/4).
Ia menegaskan karena tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juni, maka seluruh proses persiapan harus dilakukan secara cepat dan terencana.
“Setelah libur Lebaran atau Idulfitri nanti, kita harus mulai bergerak cepat untuk menyiapkan seluruh kebutuhan. Ini kerja besar yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat,” ujarnya.
Dindik Jatim juga sudah mulai memetakan lokasi sekolah yang akan digunakan dalam tahap awal. Beberapa lokasi telah diusulkan karena dianggap siap secara infrastruktur, terutama yang telah memiliki gedung, asrama, dan ruang kelas yang memadai.
Beberapa lokasi yang sudah disiapkan antara lain BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Malang dan lahan panti asuhan dibawah naungan Dinsos Jatim di Batu. Selain itu Dindik juga menawarkan gedung UPT PTKK Ketintang Unesa yang juga telah memiliki asrama dan fasilitas pendukung pembelajaran vokasi.
“Ini menjadi prioritas karena sudah memiliki sarana dan prasarana. Lokasi lain yang masih dalam tahap pembangunan akan menyusul di tahap berikutnya,” kata Aries.
Mengenai kebutuhan guru, Aries menyebut bahwa jumlahnya cukup besar karena Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Termasuk di dalamnya kriteria guru pengajar dan jangka waktu pengabdian yang nantinya akan diperkuat melalui regulasi yang dikeluarkan dari Kemendikdasmen.
“Kita belum menghitung angka pastinya, tetapi setiap sekolah harus bisa menyelenggarakan pembelajaran untuk semua mata pelajaran inti. Jadi, kebutuhan guru tidak sedikit,” paparnya.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Dengan pendekatan berbasis asrama dan pendampingan intensif, program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan hidup.
“Ini bukan hanya soal memberikan tempat belajar, tapi juga membangun masa depan anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal,” tandas dia.
Di lain sisi, Dindik Jatim saat ini juga tengah membangun branding sekolah unggul untuk SMA/SMK dan SLB di Jawa Timur. Utamanya terkait sarana prasarana yang memadai.
“Jatim lagi fokus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di tahun 2025. Khususnya lingkungan sekolah, fasilitas sekolah dan lain sebagainya mendukung proses belajar mengajar. Nanti kalau sudah bagus tidak akan kalah dengan sekolah-sekolah swasta lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kadindik juga menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus pada program Satu Sekolah Satu Inovasi, gerakan GSBB, toilet bersih, serta sekolah bersih dan indah. Program-program ini menjadi penguatan proses pendidikan menuju sekolah ramah murid dan guru. [ina.gat]