Mayoritas rakyat Indonesia merasa “puas” dengan kinerja (dan penampilan) Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 78,1% (dari 1.220 responden) dianggap telah cukup mewakili kepuasan rakyat. Presiden Prabowo, juga selalu memperoleh tepuk tangan panjang (dan berkali-kali) dalam orasi publik. Di depan rapat parpol, dan ormas, pidato Presiden Prabowo, sangat disukai. Begitu pula pidato di depan Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memperoleh applause dari berbagai pimpinan negara tetangga.
Tetapi program kenegaraan, niscaya, tidak akan selesai dengan pidato. Melainkan wajib dilakukan aksi nyata, dengan dukungan anggaran memadai. Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo, rakyat merasakan aksi nyata, antara lain, MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan segala kritisi. MBG telah menjangkau 34 juta penerima manfaat. Terdiri dari anak-anak sekolah (mayoritas), ibu hamil, dan menyusui. Sebagai Progran Hasil Terbaik Cepat (PHCT) bisa menjadi motor penggerak pembangunan sumberdaya manusia (SDM).
Tetapi masih banyak pula problematika yang harus diselesaikan dalam MBG. Spektakulernya, sudah dimiliki 12 ribu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Tetapi ironisnya konon, sekitar 326 dapur (setara 2,71% per-Oktober 2025) yang memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higine dan Sanitasi). Artinya, masih sebanyak 97% lebih yang harus mengurus SLHS ke Kementerian Kesehatan.
Problem MBG yang lain, adalah “ke-halal-an.” Hingga kini sebanyak 5 ribu dapur sedaang mengurus sertifikasi halal. Begitu pula informasi nampan MBG yang di-impor dari China, mengandung lemak babi. MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah meng-konfirmasi realitanya kandungan lemak babi dalam proses pembuatan nampan MBG. Realita lain terungkap, bahwa pabrik di China telah memproduksi nampan MBG secara besar-besaran. Bahkan dipaslukan, dengan diberi label SNI (Standar Nasional Indonesia).
Dengan label palsu, seolah-olah telah memenuhi standar khusus kualitas, keamanan, dan keselamatan, yang berlaku di Indonesia. Menurut penelusuran Indonesia Business Post, nampan MBG yang dipalsukan di China, diproduksi di kota Chaosan, bagian timur propinsi Guangdong. Juga diberi label “Made in Indonesia,” khususnya untuk tipe nampan 201, yang memiliki kadar mangan yang lebih tinggi. Bisa melepaskan logam berat jika bersentuhan dengan makanan asam. Dus, tidak aman sebagai nampan makanan.
Evaluasi setahun Presiden Prabowo, bagai melihat “barang” pada 20% tampakan awal. Bisa dianggap rata-rata rakyat menyatakan puas, walau diwakili 1.220 responden. Ini sekaligus metodologi yang harus dipahami Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pernah dinyatakan, demo besar sepakan akhir Agustus 2025, tidak mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Jumlah responden, jauh lebih sangat kecil dibanding jumlah orang yang turut demo yang menghasilkan tuntutan (17+8). Begitu pula demo besar reformasi 1998, yang menumbangkan rezim Soeharto, tidak dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Segenap jajaran pemerintah tidak boleh lena, hanya karena Presiden Prabowo cukup populer selama setahun ini. Khususnya saat berpidato. Beberapa tuntutan (17+8) juga wajib direalisasi. Terutama yang berkait dengan “kejujuran dalam penentuan gaji.” Tak terkecuali kalangan Legislatif (DPR-RI, dan DPRD), serta kalangan Direksi BUMN. Presiden Prabowo, juga telah ancang-ancang mengatur gaji BUMN, beserta tantiem (bonus penghargaan). Bisa jadi gaji take-home-pay DPR bisa melalui revisi UU MD3. Misalnya maksimal 10 kali lipat rata-rata nasional pendapatan per-kapita penduduk.
Sedangkan DPRD propinsi serta kabupaten kota, bisa sebesar 6 kali pendapatan per-kapita masing-masing daerah. Revisi UU MD3 perlu untuk menghindari bias dalam pengaturan gaji DPRD. Sehingga seluruh turunan UU wajib menyesuaikan. Salahsatu ketidak puasan setahun Presiden Prabowo, adalah kondisi perekonomian belum meng-gembirakan. Serta bahan pangan yang mahal.
——— 000 ———