Kab Probolinggo, Bhirawa
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali mencatat prestasi tingkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten Probolinggo menempati posisi ke-7 secara nasional dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, sekaligus menjadi peringkat pertama di Jawa Timur.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam forum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, saat kegiatan retreat Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyebut capaian itu menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengefektifkan belanja publik.
“Disampaikan langsung oleh Bapak Mendagri, Kabupaten Probolinggo menjadi terbaik pertama di Jawa Timur,” ujar Ugas, Selasa (28/10).
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan kedisiplinan fiskal, tetapi juga membuka peluang bagi daerah untuk menerima insentif tambahan dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, atas apresiasi ini, biasanya daerah yang realisasinya tinggi berpotensi mendapat insentif anggaran sekitar Rp6 hingga Rp7 miliar,” jelasnya.
Ugas menjelaskan, kunci utama keberhasilan realisasi APBD terletak pada perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran. “Perencanaan harus strategis, realistis, dan fleksibel. Jangan menumpuk kegiatan di akhir tahun karena akan menurunkan daya serap,” tuturnya.
Berdasarkan data per 24 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Kabupaten Probolinggo mencapai 71,85 persen – jauh di atas rata-rata nasional yang masih di angka 57,60 persen. Capaian ini mengantar Kabupaten Probolinggo masuk dalam jajaran 20 besar nasional untuk kategori serapan anggaran tertinggi.
Sementara itu, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris) memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras menjaga konsistensi kinerja fiskal.
“Capaian ini hasil kolaborasi dan kedisiplinan bersama. Kita ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Gus Haris menambahkan, prestasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan berbasis digital.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan agar realisasi anggaran berjalan optimal dan berdampak pada pelayanan publik,” tandasnya.
Dari total 415 kabupaten di seluruh Indonesia, posisi Probolinggo yang kini melampaui sejumlah daerah besar seperti Banyuwangi dan Sidoarjo menjadi bukti kuatnya tata kelola fiskal yang kredibel dan kompetitif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. [fir.gat]