Sri Untari
Ketua Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari Bisawarno M.AP, kepada wartawan Senin (7/1) kemarin, menyampaikan saranya, agar pelaksanaan MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Cara itu, menurut dia akan lebih efektif. Pihak sekolah yang menegelola dan memberikan langsung kepada para siswa.
“Saya kira akan lebih baik jika pihak sekolah yang mengelola. Secara teori makanan yang diberikan kepada siswa akan lebih fres karena tidak memerlukan rantai panjang dalam distribusi,”tukasnya.
Selaian itu, kata dia pihak sekolah bisa melibatkan orang tua wali dan juga kantin sekolah.
“Bisa saja melibatkan orang tua wali, yang secara kebetulan ekonominya pas-pasan, tetapi bisa masak. Nah ini ada potensi perkembangan ekonomi dan nilai tambah bagi mereka,”tutur legislator Dapil Malang raya ini.
Karena menurut dia, tujuan Presiden Prabowo selain memberikan makan gratis, tetapi potensi ekonomi juga ada dari kegiatan tersebut.
“Tentunya akan berbeda jika disentralkan satu tempat. Selain distribusinya memerlukan waktu yang panjang, dampak ekonominya hanya tersentral disatu tempat saja,”tandasnya.
Pihaknya menyampaikan, di Jawa Timur sendiri terdapat lebih kurang 7 juta siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Anggran yang dibutuhkan untuk program tersebut, Rp. 800 milyar.
“Sejauh ini anggaran untuk program tersebut sudah disiapkan, tinggal menunggu petunjuk teknisnya terkait satuan harganya, apakah Rp.15.000 atau Rp.20.000,”terangnya.
Terkait kemungkinan dilibatkannya koperasi dalam menyiapkan program tersebut, menurut Sri Untari tidak ada masalah. Karena semua koperasi pasti siap untuk terlebat secara langsung program tersebut.
“Saya kira itu hal yang mudah bagi Koperasi, apalagi koperasi yang sudah memiliki usaha catering, pasti siap berapapun diminta. Termasuk distirubusi bahan pokoknya koperasi sangat siap,”tandas wanita yang juga Ketua Koperasi Setia Budi wanita (SBW) Malang itu. [mut.gat]