Kota Malang, Bhirawa
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan instruksi tegas terkait arah pembangunan daerah dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027.
Bertempat di Grand Mercure Hotel Malang Mirama, Rabu (28/1) kemarin, orang nomor satu di Pemkot Malang ini menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dan pemantapan infrastruktur harus menjadi panglima dalam rencana pembangunan mendatang.
Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu Hidayat menekankan bahwa dokumen RKPD 2027 harus disusun dengan tingkat presisi yang tinggi. Ia menginginkan agar persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini dapat dipetakan dan dicarikan solusinya secara permanen dalam perencanaan tiga tahun ke depan.
“Masukan dari rekan-rekan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan adalah navigasi penting bagi kami. Berbagai permasalahan kota yang ada hari ini harus kita bedah dan antisipasi sejak dini, sehingga pada tahun 2027, dampaknya bisa kita minimalisir melalui penanganan yang strategis,” tegas Wahyu.
Sektor lingkungan hidup mendapat porsi perhatian khusus dalam arahan Wali Kota. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kota tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Ia mewajibkan adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dengan ketersediaan ruang terbuka hijau.
“Isu lingkungan hidup tidak boleh dikesampingkan, ini adalah basis perjalanan pembangunan kita. Kita tidak boleh lupa pada keberlanjutan lingkungan. Menjaga kualitas ekologi adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang,” imbuhnya.
Selain fokus pada infrastruktur dasar, Wali Kota Wahyu juga memaparkan visi besar mengenai pengembangan kota berbasis kearifan lokal. Ia mendorong terciptanya konsep kawasan terpadu yang menyatukan titik-titik bersejarah di Kota Malang.
Ia memproyeksikan integrasi kawasan mulai dari zona pendidikan, Balai Kota, perhotelan, stasiun, hingga area Alun-alun dan Pendopo dalam satu kesatuan desain heritage. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat identitas Malang tempo doeloe sekaligus mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Potensi heritage kita sangat luar biasa. Dengan konsep kawasan terintegrasi, kita tidak hanya menjaga sejarah, tapi juga menciptakan magnet ekonomi baru bagi Kota Malang,” jelasnya.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso, Wakil Ketua DPRD H. Abdurrahman, serta Kepala Bappeda Dwi Rahayu. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan target daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi demi mewujudkan dokumen perencanaan yang responsif dan berkelanjutan. [mut.kt]