Oleh :
Muhammmad Ali Murtadlo
Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Dalam beberapa pekan terakhir, Sumatera kembali menjadi panggung bencana yang mematahkan napas banyak keluarga. Banjir besar dan longsor yang menerjang dari Aceh hingga Sumatera Barat menewaskan ratusan jiwa, sementara ratusan lainnya masih hilang. Puluhan ribu warga kehilangan rumah, sawah, dan harapan yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Di balik lanskap kehancuran itu, kita melihat bukan sekadar murka alam, tetapi akumulasi dari pilihan-pilihan kebijakan dan pola eksploitasi hutan yang berlangsung bertahun-tahun. Badai tropis memang memicu runtuhnya tanah dan meluapnya sungai, tetapi tanah yang telah kehilangan pepohonan dan hutan yang telah diganti monokultur adalah panggung sempurna bagi bencana untuk berkembang tanpa hambatan.
Kerusakan terbesar terjadi di wilayah yang seharusnya menjadi penyangga ekologis: daerah hulu. Deforestasi, pembukaan lahan perkebunan skala besar, tambang, dan pengeringan gambut telah memperlemah daya dukung lanskap Sumatera. Hutan, yang berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air, berubah menjadi permukaan keras yang tidak lagi mampu menahan limpasan. Pada kondisi seperti itu, hujan ekstrem bukan lagi fenomena alam yang dapat dikelola; ia menjadi kekuatan destruktif yang mengalir turun dengan kecepatan yang mematikan. Kubangan lumpur, rumah yang tersapu deras, dan jalan-jalan yang terputus adalah bukti bahwa alam yang kehilangan keseimbangan akan membalas dengan cara yang tak terduga.
Dalam kacamata political ecology, bencana ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya. Pembukaan hutan tidak semata dipicu oleh petani kecil, tetapi oleh jaringan perizinan yang sebagian besar menguntungkan segelintir aktor kuat. Perusahaan kehutanan, perkebunan, atau tambang yang memperoleh izin seringkali berada dalam orbit patronase politik yang panjang, sementara masyarakat lokal menerima sisa-sisa kerusakan. Political ecology menjelaskan bahwa lingkungan bukan ruang netral, melainkan medan perebutan kepentingan, di mana risiko ekologis yang ditanggung warga menjadi biaya tak terlihat dari keuntungan segelintir pihak. Ketika keuntungan dipusatkan, sementara kerugian disebarkan ke komunitas yang tidak berdaya, bencana bukan hanya gejala alam-ia adalah gejala ketidakadilan struktural.
Teori ekonomi politik bencana membantu menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan menjadi risiko yang dinormalisasi. Insentif ekonomi yang diciptakan negara untuk menarik investasi, seperti kemudahan izin, tax holiday, dan ekspansi infrastruktur, membuat konversi hutan menjadi pilihan yang secara administratif sah, meski secara ekologis berbahaya. Keuntungan jangka pendek dari pembukaan lahan jauh lebih pasti daripada kerugian ekologis yang akan muncul dua atau tiga dekade kemudian. Fenomena ini menciptakan apa yang bisa disebut dengan risiko yang dirasionalisasi, yaitu risiko yang disadari, tetapi dipinggirkan demi keuntungan ekonomi yang cepat. Ketika perizinan terus mengalir tanpa kajian ekologis yang ketat, dan ketika pengawasan lapangan lemah, bencana tinggal menunggu waktu untuk muncul sebagai biaya yang harus dibayar.
Di sisi lain, teori kerentanan menyoroti bagaimana bencana memperparah ketidakadilan sosial yang sudah lama ada. Petani kecil kehilangan mata pencaharian, masyarakat adat kehilangan kawasan hutan tempat mereka bergantung, sementara perempuan kepala keluarga seringkali memikul beban ganda: mengurus keluarga yang mengungsi sekaligus mencari sumber ekonomi baru. Ketika tanah kehilangan stabilitas ekologis, manusia yang hidup di atasnya kehilangan stabilitas sosial. Kerentanan ini semakin diperparah oleh ketidakpastian hak atas tanah, minimnya akses terhadap informasi peringatan dini, dan ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi iklim.
Penyadaran Ekoteologi
Dalam situasi seperti ini, ekoteologi menawarkan perspektif yang lebih dalam. Ekoteologi menolak pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan alam sebagai objek yang boleh dieksploitasi. Perspektif ini menekankan bahwa relasi manusia dan alam adalah relasi moral; merusak hutan bukan sekadar persoalan kebijakan, tetapi juga pelanggaran etika terhadap ciptaan. Dalam tradisi spiritual, alam dipandang sebagai ruang suci yang harus dijaga martabatnya. Cara pandang ini dapat menjadi penyeimbang terhadap logika pembangunan yang terlalu materialistik. Ketika alam dipahami sebagai mitra, bukan komoditas, maka kebijakan pembangunan pun memerlukan standar etika baru yang menempatkan keseimbangan ekologis sebagai unsur utama, bukan tambahan.
Para pemikir ekoteologi menegaskan bahwa manusia bukan pemilik tunggal bumi, melainkan bagian kecil dalam jejaring kehidupan. Ketika manusia memutus jejaring itu demi keuntungan jangka pendek, maka bencana adalah bentuk balasannya, bukan hukuman, tetapi konsekuensi natural dari relasi yang retak antara manusia dan alam.
Bencana di Sumatera harus dibaca sebagai peringatan keras bahwa kita telah melampaui batas kemampuan alam untuk menahan tekanan pembangunan. Jalan keluar tidak berhenti pada pembangunan tanggul, pembuatan kanal, atau penyaluran bantuan pasca-bencana. Kita memerlukan perubahan paradigma dalam memandang hutan dan ekosistem: dari komoditas ekonomi menjadi pilar keberlanjutan. Reformasi perizinan harus dilakukan secara transparan, audit lingkungan harus dilaksanakan tanpa kompromi, dan masyarakat lokal harus diberi hak mengelola hutan secara lestari. Tanpa itu semua, Sumatera akan terus menjadi halaman depan berita bencana, sementara akar masalahnya tetap tak tersentuh.
Bencana yang berulang di Sumatera adalah cermin yang memaksa kita menatap diri sendiri: sampai kapan kita membiarkan alam menjadi korban ambisi dan pembangunan yang buta arah? Dari tanah yang longsor hingga sungai yang meluap, setiap tragedi sesungguhnya adalah pesan sunyi bahwa relasi kita dengan hutan, air, dan tanah telah retak. Inilah saatnya kita menumbuhkan kesadaran ekoteologis, kesadaran bahwa alam bukan sekadar sumber daya, tetapi bagian dari moralitas hidup yang menuntut penghormatan.
————- *** —————-