Pemprov, Bhirawa
Dinas Sosial Jatim melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) menggelar kegiatan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Perluasan Program Kemiskinan Ekstrem (KE) Tahun 2025. Rekonsiliasi diikuti 13 perwakilan Dinsos kabupaten/kota pelaksana Program KE Perluasan 2025, 13 perwakilan Bank Jatim Cabang kabupaten/kota, serta 65 orang pendamping KE.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra penyalur bantuan Program KE. Dalam sambutan daringnya, Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM, menekankan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam melakukan verifikasi calon penerima manfaat.
Restu Novi juga meminta seluruh pendamping KE agar terus memantau perkembangan di lapangan serta melakukan pembaruan data secara berkala demi menjaga kredibilitas dan efektivitas program.
Menurut Restu Novi, pendamping KE menjadi garda terdepan dalam menjaga keakuratan data dan memastikan setiap keluarga miskin ekstrem benar-benar mendapatkan haknya. ”Tanpa pendamping yang teliti dan aktif, data tidak akan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Dinsos Jatim berupaya memastikan seluruh tahapan penyaluran bantuan KE berjalan efektif, akurat, dan tepat sasaran. Rekonsiliasi dilakukan sebagai langkah evaluasi dan penyelarasan data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat lapangan.
Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Jatim, Hazizah, SH, MH menambahkan, kegiatan rekonsiliasi ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor. “Kami ingin memastikan bahwa program perluasan kemiskinan ekstrem 2025 berjalan dengan data yang bersih, terintegrasi, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.
Dengan data yang semakin valid dan sistem penyaluran yang semakin terarah, Dinsos Jatim optimistis program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah provinsi berharap hasil kegiatan ini dapat meningkatkan akurasi pendataan dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2025. [rac.fen]