DPRD Kabupaten Malang, Bhirawa
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Malang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Sedangkan catatan kritis menyoroti sejumlah poin penting, terutama terkait realisasi target pendapatan sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, seperti RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, dan RSUD Ngantang.
Sedangkan dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada beberapa hari lalu, Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait target pendapatan RSUD Ngantang sebesar Rp 4,8 miliar di tahun 2026 ini apakah realistis, mengingat kondisi rumah sakit tersebut saat ini belum berkembang secara optimal.
Tidak hanya itu, kata Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Sih Purwaningtyastuti, Minggu (14/9), kepada wartawan, PDIP juga mengingatkan agar Pemkab Malang mengalokasikan belanja daerah secara selektif dan produktif.
Sedangkan total belanja daerah dalam Raperda APBD 2026 direncanakan mencapai Rp 4,976 triliun, atau naik sekitar 2,37 persen, jika disbanding tahun sebelumnya.
“Kami juga memohon penjelasan, apakah target pendapatan RSUD Ngantang sebesar Rp 4,8 miliar di tahun 2026 ini realistis,” ujarnya.
Menurutnya, belanja daerah harus diprioritaskan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan sistem pendidikan. Dan belanja daerah hendaknya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas SDM. Sehingga hal itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.
Disisi lain, Fraksi PDIP juga menyinggung soal pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp145,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp104,7 miliar.
“Diharapkan pengeluaran pembiayaan ini difokuskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bisa memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya,” tegas Sih.
Dalam Raperda tersebut, jelas dia, target pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4,976 triliun, naik sekitar 2,37 persen dibanding tahun 2025.
Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,225 triliun atau sekitar 24,62 persen. Sedangkan dana transfer masih mendominasi hingga 75,16 persen dari total pendapatan.
Sementara lainnya dari pendapatan sah yang berasal dari sumber yang valid. Dan untuk belanja daerah di tahun 2026 dirancang sebesar Rp5,081 triliun, meningkat sebesar 1,19 persen dibanding belanja pada tahun sebelumnya.
“Fraksi PDIP menyatakan menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan berikutnya. Dan semoga dalam pembahasan lanjutan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Malang,” pungkas Sih. [cyn.dre]