Oleh:
Dr Hendrizal, S.IP., M.Pd.
adalah dosen pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang.
Ramadan selalu datang dengan suasana yang khas. Siang hari terasa lebih panjang, perut lebih cepat berbunyi, dan menjelang magrib aroma makanan seperti menjadi lebih tajam. Kita menahan lapar dengan sadar. Kita tahu persis kapan rasa itu akan berakhir. Di meja makan sudah ada kepastian: kurma, air putih, mungkin kolak, mungkin lauk yang lebih istimewa dari biasanya.
Namun di balik ritual yang sakral itu, ada pertanyaan yang tak selalu nyaman: bagaimana dengan mereka yang lapar bukan karena puasa? Yang rasa laparnya tidak berhenti ketika azan berkumandang, karena memang tidak ada cukup makanan di rumah?
Data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini memang menurun dibandingkan satu dekade lalu dan disebut sebagai yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Kemiskinan ekstrem juga turun menjadi sekitar 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Secara statistik, ini progres yang patut diapresiasi.
Tetapi statistik itu sering kali menyederhanakan kenyataan. Garis kemiskinan nasional kini berada di kisaran Rp609 ribu per kapita per bulan. Artinya, seseorang dianggap tidak miskin jika pengeluarannya sedikit di atas angka tersebut. Untuk keluarga beranggotakan empat orang, ambang batasnya sekitar Rp2,4 juta per bulan. Pertanyaannya sederhana: apakah hidup layak dengan Rp2,4 juta per bulan di kota besar atau bahkan kota sedang saat ini?
Dengan biaya sewa, listrik, air, transportasi, pulsa, pendidikan, dan kebutuhan pangan yang terus bergerak naik, ruang bernapas keluarga berpendapatan rendah semakin sempit. Banyak yang secara teknis “tidak miskin”, tetapi hidup di tepi jurang kerentanan. Satu kali sakit, satu kali kehilangan pekerjaan, satu kali lonjakan harga beras, dan kondisi mereka bisa langsung tergelincir.
Kita kerap terbuai oleh angka kemiskinan yang turun, tetapi jarang membicarakan kelompok hampir miskin, yakni mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan. Jumlahnya jauh lebih besar. Mereka bukan lagi masuk statistik miskin, tetapi belum benar-benar aman. Mereka hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus.
Masalah paling sensitif tentu pangan. Pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan sebagian besar habis untuk makan. Ketika harga beras naik beberapa persen saja, dampaknya langsung terasa. Kita masih ingat bagaimana harga beras sempat melonjak dalam dua tahun terakhir akibat kombinasi faktor cuaca, distribusi, dan pasokan global. Kenaikan harga bukan sekadar isu ekonomi makro; ia berujung pada pengurangan porsi makan atau penurunan kualitas gizi di meja keluarga.
Di sisi lain, kita patut mencatat bahwa prevalensi stunting nasional sudah turun signifikan hingga mendekati 19% pada 2024, dari di atas 30% satu dekade lalu. Ini kemajuan besar. Namun angka 19% tetap berarti hampir satu dari lima anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Itu bukan angka kecil.
Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan. Ia berkelindan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas jangka panjang. Jika kita berbicara tentang bonus demografi dan cita-cita menjadi negara maju, maka kualitas gizi anak hari ini adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, visi besar hanya akan menjadi slogan.
Pemerintah mencoba merespons melalui berbagai kebijakan, termasuk perluasan bantuan sosial dan program makan bergizi untuk siswa sekolah serta kelompok rentan. Secara prinsip, kebijakan ini logis. Anak tidak seharusnya belajar dalam keadaan lapar. Negara memang harus hadir memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi.
Namun program besar selalu mengandung risiko besar jika tata kelolanya lemah. Beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi alarm. Kita diingatkan bahwa distribusi makanan dalam skala besar membutuhkan standar keamanan, pengawasan, dan akuntabilitas yang tidak bisa ditawar. Kebijakan sosial bukan hanya soal niat baik, melainkan juga kapasitas implementasi.
Di sinilah letak kritik yang perlu kita ajukan secara jernih. Kita sering cepat berpuas diri pada desain kebijakan, tetapi kurang disiplin dalam eksekusi. Kita mengumumkan target ambisius, tetapi pengawasan dan evaluasi berjalan lambat. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi program, melainkan kesehatan generasi mendatang.
Ramadan semestinya menjadi momen refleksi kolektif. Kita diajarkan menahan diri, merasakan lapar, dan melatih empati. Tetapi empati yang berhenti pada rasa haru menjelang berbuka adalah empati yang belum selesai. Ia harus diterjemahkan menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem.
Mengajarkan sabar kepada orang yang lapar memang terdengar bijak. Namun sabar adalah nilai personal, sedangkan kemiskinan adalah persoalan struktural. Kita tidak bisa memindahkan seluruh beban kepada individu yang kekurangan. Ada tanggung jawab negara untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, menjaga stabilitas harga, memperkuat jaring pengaman sosial, dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Tingkat pengangguran terbuka memang berada di kisaran 5 persen, lebih baik dibanding masa pandemi. Namun kualitas pekerjaan menjadi isu lain. Banyak pekerja berada di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap dan tanpa perlindungan sosial memadai. Ketika ekonomi melambat atau harga naik, kelompok inilah yang paling rentan.
Kita juga perlu jujur melihat ketimpangan. Meskipun rasio gini berada di sekitar 0,38 (lebih rendah dibanding satu dekade lalu), ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi masih terasa nyata. Di kota-kota besar, kita bisa melihat kontras yang mencolok: gedung mewah dan pusat perbelanjaan berdiri tak jauh dari permukiman padat dengan sanitasi terbatas.
Ramadan mengajarkan kesederhanaan. Tetapi dalam praktik sosial, kita sering menyaksikan konsumsi yang justru melonjak. Belanja daring meningkat, pusat perbelanjaan ramai, meja berbuka penuh aneka hidangan. Tidak ada yang salah dengan menikmati rezeki. Namun ada yang perlu direnungkan ketika di saat yang sama masih jutaan orang hidup di batas minimal.
Kita tidak sedang mengajak pada rasa bersalah kolektif. Yang kita perlukan adalah kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa angka kemiskinan yang turun bukan berarti persoalan selesai. Kesadaran bahwa garis kemiskinan bukanlah definisi tunggal tentang kelayakan hidup. Kesadaran bahwa empati harus berlanjut menjadi dukungan pada kebijakan yang adil dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Ramadan memberi kita pengalaman lapar yang terukur dan sementara. Ia seharusnya membuat kita lebih peka terhadap lapar yang tidak terukur dan tidak sementara. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada angka dan seremoni.
Ketika azan magrib berkumandang dan kita meneguk air pertama, mungkin yang patut kita tanyakan bukan sekadar seberapa kuat kita menahan lapar hari ini. Tetapi apakah kita sudah cukup serius memastikan bahwa semakin sedikit orang yang harus menahan lapar bukan karena ibadah, melainkan karena keadaan yang belum sepenuhnya adil.
———— *** ————–
