Jawa Timur masih “menyimpan” banyak penduduk miskin. Bahkan yang paling banyak se-Indonesia. Jumlahnya hampir sebanyak empat juta orang. Ternyata 3 propinsi di pulau Jawa, yang memiliki infrastruktur paling baik, malah menyimpan penduduk miskin paling banyak. Jawa Barat, dan Jawa Tengah, paling banyak kedua, dan ketiga. Walau secara persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di propinsi Papua Pegunungan (30,03%). Serta seantero Papua lainnya memborong tingkat kemiskinan tertinggi.
BPS (Badan Pusat Statistik) merilis data terbaru tingkat kemiskinan di Indonesia. Data berdasar Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan, kemiskinan sudah menurun tipis. Semula 8,57% (pada September 2024) menjadi 8,47% pada September 2025. Angka kemiskinan mencapai 23,85 juta orang. Konon sudah turun 200 ribu orang miskin dibanding tahun 2024. Selalu turun, tetapi masih sangat banyak. Per-angka-an oleh BPS, pernah sangat berbeda mencolok dengan rilis World Bank (Bank Dunia)
Berbagai pihak tersentak dengan laporan World Bank (Bank Dunia), berkait rilis tentang kemiskinan global. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi (paling miskin) setelah Zimbabwe (negara di Afrika Tenggara). Dalam laporan World Bank dinyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 60.3% (sekitar 171,8 juta jiwa). Patut tersentak, karena menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia hanya sebesar 8,57%, meliputi 24,06 juta jiwa. Perbedaan sangat mencolok.
Bank Dunia pada Juni 2025 mengubah metode perhitungan kemiskinan global dengan menggunakan standar Purchasing Power Parities (PPP) 2021. Menggantikan metode PPP 2017. Data statistik kemiskinan Indonesia turut berubah drastis. Berdasarkan dokumen Juni 2025, Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP), jumlah penduduk miskin melonjak dari 171,74 juta (60,25%) menjadi 194,67 juta jiwa (68,25 persen).
Artinya, mayoritas rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan global versi terbaru. Tetapi data Susenas yang dirilis BPS, Tingkat kemiskinan sebesar 8,57%. Jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 23,85 juta orang. Presiden Prabowo Subianto, sejak awal sudah menyatakan, agar tidak cepat puas dengan pujian, bahwa Indonesia sudah masuk peringkat ke-16 dalam G-20. Menjadi ekonomi terbesar ke-16 di dunia.
Secara tekstual, Presiden Prabowo Subianto, menyatakan, “Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita ekonomi ke-16 terbesar di dunia.” Dalam pidato pelantikan (20 Oktobr 2024) saat itu, Presiden selanjutnya menyatakan, “Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita.”
Di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dinyatakan pula, “Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar. Apakah kita sadar bahwa rakyat dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi. Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus.” Dalam pidato pada The 28th St Petersburg International Economic Forum, Presiden Prabowo menyatakan kekhawatiran.
Dalam lawatan ke Rusia, Presiden menyatakan ada pihak yang menguasai kekayaan negara. Yakni kolusi antara pengusaha dengan politisi dan pejabat pemerintah, menyebabkan masyarakat miskin terjebak dalam kemiskinan struktural. Maka wajib dicegah ke-parah-an kemiskinan. Segenap Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, harus meningkatkan fasilitasi terhadap rakyat terbawah. Setidak-tidaknya, 10% dari APBD bisa digunakan untuk modal kerja kelompok ke-pertani-an (termasuk Perkebunan, dan Peternakan), serta perikanan.
Rilis BPS, dan Bank Dunia berkait Macro Poverty Outlook, patut menjadi kritisi segenap tim perekonomian nasional, dan daerah. Tidak perlu dilawan dengan per-angka-an yang bertentangan. Melainkan segera memperluas program fasilitasi usaha kerakyatan.
——— 000 ———